nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menetapkan Status Siaga Karhutla, Kualitas Udara di Riau Dianggap Masih Sangat Baik

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 25 Februari 2019 17:35 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 25 337 2022619 menetapkan-status-siaga-karhutla-kualitas-udara-di-riau-dianggap-masih-sangat-baik-AVLW3mvlIX.jpg Ilustrasi Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: Ist)

JAKARTA - Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau hingga 31 Oktober 2019. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengungkapkan, kondisi udara di Riau dalam kondisi masih sangat baik.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), M.R. Karliansyah mengungkapkan, pada tingkatan provinsi, terdapat 5 provinsi yang indek kualitas lingkungan hidupnya membaik yaitu Riau, Kepulauan Riau, Banten, DI. Yogyakarta dan Kalimantan Selatan.

(Baca Juga: Status Siaga Karhutla Riau Sebaiknya Tak Dipolitisasi) 

“Hanya satu provinsi yang mengalami penurunan yaitu Papua,” kata Karliansyah, dalam Rakernis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2019 dengan tema “Satukan Tekad Bersinergi Menuju Kuaitas Lingkungan Hidup yang Lebih Baik” di Jakarta, Senin (25/2/2018).

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, 150 Titik Panas Terdeteksi 

Dia melanjutkan, jika dilihat lebih detil, untuk kondisi kualitas udara masih sangat baik, dengan 6 provinsi yang mengalami peningkatan kualitas udara, yaitu Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Selatan. Sementara DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah perlu waspadai pencemaran udara.

“Sedangkan berdasarkan pemantauan AQMS, di Pontianak masih terdapat udara yang berbahaya pada saat terjadi kebakaran lahan dan hutan pada 2018. Kondisi udara tidak sehat karena kebakaran lahan dan hutan juga terjadi di Jambi, Palembang, Palangkaraya, dan Padang,” urai dia.

Mengenai kondisi kualitas air sungai dan danau secara nasional, menurut Karliansyah, masih kurang baik dan cenderung terjadi penurunan kualitas air. Ada 16 provinsi mengalami kecenderungan penurunan indek kualitas sungai, namun demikian terdapat perbaikan di Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Maluku.

Begitu juga kondisi tutupan lahan secara nasional berada dalam kecenderungan yang stabil, namun 8 provinsi berada dalam kondisi waspada karena luas tutupan lahannya sedikit yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa barat, DI Yogyakarta, Banten dan Bali.

Untuk membahas semua itu, Dirjen PPKL akan melakukan rapat koordinasi tehnis untuk melakukan sinergi dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan ini. Tujuan Rakernis ini adalah tercapainya Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Dijelaskan Karliansyah, melalui Rakernis ini, dalam rangka mempersiapkan RPJMN 2020-2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

"Seluruh data dan informasi yang dibutuhkan harus dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana. IKLH adalah pengejawantahan parameter lingkungan hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya," tutur dia.

(Baca Juga: Kabut Asap Akibat Karhutla Makin Parah, Sekolah di Pulau Rupat Riau Diliburkan) 

Sedangkan perhitungan IKLH 2020-2024 akan dilengkapi dengan memasukan perhitungan indeks kualitas air laut (IKAL) dan Indeks Kerusakan Ekosistem Gambut sebagai parameter tambahan dari perhitungan sebelumnya yang lebih difokuskan pada media lingkungan: air, udara dan lahan/hutan.

"IKLH akan terus disempurnakan kualitasnya agar dapat mencapai indeks lingkungan hidup yang ideal dan mendekati kondisi realitas senyatanya di lapangan," ucapnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini