KPK: Batas Waktu Pengumpulan LHKPN Periode 2018 hingga Maret 2019

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 22 Februari 2019 16:27 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 22 337 2021554 kpk-batas-waktu-pengumpulan-lhkpn-periode-2018-hingga-maret-2019-HuFooCD1FU.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para capres-cawapres ataupun caleg, untuk segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Batas waktu pengumpulan LHKPN hingga akhir Maret 2019.

Tak hanya terhadap capres-cawapres maupun caleg, KPK juga memperuntukkan imbauan tersebut kepada para penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN periodik 2018. Sebab, masih banyak penyelenggara negara yang belum menyetorkan LHKPN 2018.

‎"Kami ingatkan juga sekaligus karena waktunya tinggal sekitar satu bulan lebih ya, satu bulan lebih satu minggu bagi seluruh penyelenggara negara di Indonesia untuk melaporkan kekayaan periodik 2018. Jadi, ‎kekayaan selama 2018 tersebut, batas waktu pelaporannya adalah 31 Maret 2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Menurut Febri, aturan untuk penyelenggara negara melaporkan LHKPN te‎rtuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ditambah turunannya dalam aturan internal KPK. Namun, diakui Febri, pengumuman LHKPN para penyelenggara negara hanya seputar total harta dan unsur-unsur aset kekayaannya.

ss

"Apakah akan diumumkan lebih rinci? Misalnya rumahnya ada berapa lokasi di mana saja, apakah mungkin? Tentu kita perlu mempelajarinya lebih dulu," sambungnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap masih banyak penyelenggara negara yang belum patuh melaporkan LHKPN periodik 2018. Penyelenggara negara yang belum patuh melaporkan LHKPN periode 2018 yakni, para Anggota DPRD DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sulawesi Utara (Sulut).

Para anggota DPRD tersebut diketahui masih rendah tingkat kepatuhannya untuk menyetor LHKPN. Hingga saat ini, belum ada pengumuman secara resmi terkait perkembangan berapa banyak penyelenggara negara yang sudah menyetor LHKPN.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini