Share

Klarifikasi Guru Besar Pidana UGM Terkait Kasus Irman Gusman

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 21 Februari 2019 19:32 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 21 337 2021195 klarifikasi-guru-besar-pidana-ugm-terkait-kasus-irman-gusman-nFbp15z01R.jpg Prof Eddy bersama Febri Diansyah di Gedung KPK (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Guru Besar Hukum Pidana asal Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Eddy Hiariej mengklarifikasi soal pemberitaan yang mengutip pernyataannya dalam diskusi dan bedah buku eksaminasi perkara yang menimpa mantan Ketua DPD, Irman Gusman.

Klarifikasi Prof Eddy dilakukan usai berdiskusi dengan pimpinan dan penasihat KPK terkait pengaturan norma baru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pemberantasan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

Dalam kesempatan itu, Prof Eddy mengaku hadir sebagai pembicara di acara bedah buku 'Menyibak Kebenaran, Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman' yang diprakarsai Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, beberapa waktu lalu bersama sembilan orang lainnya.

"Yang hadir antara lain Prof Nyoman dari Undip, yang mempunyai pendapat yang sama bahwa mantan Ketua DPD Irman Gusman bukan tidak bersalah, tapi menurut pendapat kami harusnya dijatuhkan pasal 11," kata Prof Eddy.

Menurut Prof Eddy, perbedaan pandangan antara putusan hakim yang memvonis Irman Gusman dengan pendapat akademisi terkait pasal yang dijatuhkan merupakan hal yang wajar. Prof Eddy juga mengaku sempat ditawari untuk menjadi ahli ketika Irman Gusman tertangkap tangan oleh KPK.

"Tapi saya mengemukakan, bagi saya pribadi, yang pertama kalau orang kena OTT, ibarat orang main kartu, itu (OTT) kartu mati. Karena tidak mungkin KPK melakukan OTT tanpa didahului serangkaian tindakan penyadapan dan itu adalah hal yang sah menurut pasal 12 UU KPK.‎ Dan saya katakan pada saat itu saya tidak bersedia sebagai ahli karena ini adalah OTT," ujarnya.

Prof Eddy juga menjelaskan alasanya tidak bersedia menjadi ahli di tim Irman Gusman. Sebab, sepengetahuan Prof Eddy, hampir semua perkara yang ditangani KPK itu selalu terbukti di persidangan.

"Dan saya katakan bahwa terbuktinya suatu dakwaan kasus korupsi yang ditangani KPK, memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang KPK berhasil meyakinkan hakim bahwa pelaku itu memenuhi unsur," tuturnya.

(Baca Juga: Guru Besar Hukum Soroti KPK Intimidasi Hakim)

"Kedua bisa jadi dalam beberapa kasus kontroversi, mungkin hakim itu takut atau dia ragu untuk membebakan atau melepaskan karena kalau hakim membebaskan atau melepaskan maka dia akan diperiksa atau dilaporkan ke komisi yudisial," kata dia.

Dia juga mengklarifikasi soal pernyataannya yang menyatakan bahwa ada Komisioner KPK pernah menghubungi hakim untuk memutus perkara sesuai tuntutan Jaksa. Hal itu dikatakan Prof Eddy mendengar cerita dari seorang pengacara.

"Bahkan lawyer tersebut bisa menunjuk batang hidung dari komisioner yang dimaksud. Tapi saya katakan dalam forum itu, apakah yang disampaikan lawyer itu rumor fitnah atau fakta itu harus diklarifikasi lebih lanjut. Demikian sebenarnya inti dari statement saya. Bahwa ada seolah-olah saya menyatakan itu demikian itu tidak sepeti itu. Itu saya kira perlu saya klarifikasi," ujar Prof Eddy.

Jubir KPK Febri Diansyah

‎Menanggapi klarifikasi Prof Eddy, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ‎ mengingatkan bahwa penting untuk publik mendapatkan informasi yang benar. Ditekankan Febri, bahwa jika ada informasi yang berkembang seolah Prof Eddy mengatakan bahwa Komisioner KPK pernah menghubungi hakim, maka dipastikan itu bukan dari pengalaman pribadinya.

"Tapi ada seorang lawyer yang saya juga tidak tahu namanya yang menyampaikan itu ke prof eddy. Apakah itu benar atau tidak tentu saja itu tidak bisa diklarifikasi. Kami memastikan seluruh proses hukum yang kami lakukan itu diuji secara terbuka di persidangan," kata Febri.

Dalam perkara ini, Irman Gusman telah divonis pidana 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Februari 2017, silam. Majelis Hakim menyatakan Irman terbukti menerima suap sebesar Rp100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini