KPK Periksa 3 Pejabat Kemenkeu terkait Kasus Dana Perimbangan Daerah

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 21 Februari 2019 11:42 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 21 337 2020929 kpk-periksa-3-pejabat-kemenkeu-terkait-kasus-dana-perimbangan-daerah-TigbqtNKyx.jpg Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Dana Perimbangan Kementeriaan Keuangan Putut Hari Satyaka. Ia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah untuk Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Tak hanya Putut Hari Satyaka, KPK juga memanggil dua pejabat Kemenkeu lainnya yakni BPPK Kemenkeu atau mantan Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo; dan Kasubdit DAK Fisik II Kemenkeu, Yuddi Saptopranowo. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Natan Pasomba (NPA).

"Ketiganya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka NPA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

(Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Sukiman Terima Suap Rp2,65 Miliar dan USD22 Ribu)

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan anggota DPR RI Periode 2014–2019 fraksi PAN, Sukiman (SKM); dan‎ Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba (NPA)‎; sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. Sukiman diduga telah menerima uang suap sebesar Rp2,65 miliar dan USD22 ribu dari Natan terkait pengurusan ‎dana perimbangan untuk Kabupetan Pegunungan Arfak.

Ilustrasi korupsi. (Foto: Okezone)

Penetapan tersangka terhadap keduanya merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Dalam kasus ini, KPK telah lebih dulu menjerat anggota Komisi ‎XI DPR RI, Amin Santono; pihak swasta, Eka Kamaluddin; Kasi Pengembangan dan Pendanaan Kawasan dan Permukiman Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast.

Keempatnya ditangkap tangan KPK pada 4 Mei 2018. Mereka pun telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana berbeda-beda.

(Baca juga: Anggota DPR Sukiman Diperiksa KPK soal Suap Dana Perimbangan Daerah)

Kasus ini bermula saat pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ‎Ruang mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 ke Kemenkeu.

Kemudian Natan bersama seorang pengusaha rekanan meminta bantuan ke pihak Kemenkeu yang disinyalir merupakan Yaya Purnomo. Yaya lantas meminta bantuan kepada Sukiman.

Diduga Natan menyuap Sukiman untuk mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Natan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini