Share

Guru Besar Hukum Soroti KPK Intimidasi Hakim

Rabu 20 Februari 2019 19:37 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 20 337 2020711 guru-besar-hukum-soroti-kpk-intimidasi-hakim-FNbWSHApQp.jpg KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Di tengah gegap gempitanya pemberantasan korupsi yang didukung oleh masyarakat, ternyata cara aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi semakin menimbulkan keprihatinan di kalangan komunitas guru besar hukum.

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Eddy Hiariej mengatakan, di jajaran Komisioner KPK sering terjadi praktik intervensi terhadap persidangan, karena ada komisioner KPK yang menelefon hakim untuk mempengaruhi putusan pengadilan.

“Para Yang Mulia itu lebih takut pada Komisi Yudisial daripada menegakkan kebenaran dan keadilan. Belum lagi zaman KPK yang lalu itu yang namanya pimpinan KPK suka telefon hakim lalu mengintimidasi hakim. Itu terjadi. Terjadi. Saya bisa tunjuk itu batang hidung siapa Komisioner KPK yang suka menelepon hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika suatu perkara sedang disidangkan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (20/2/2019).

“Jadi, intimidasi. Sehingga memang 100 persen dari KPK itu bukan pure persoalan hukum, tapi ada intimidasi, ada teror; apalagi hakim yang memeriksa itu mempunyai track record yang buruk, hal itu menjadi makanan empuk untuk melakukan intimidasi,” imbuhnya.

(Baca Juga: KPK Berharap Mahkamah Agung Segera Putuskan PK Irman Gusman

Irman Gusman

Tidak hanya intimidasi dan teror seperti itu yang dipersoalkan guru besar hukum dari UGM ini dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman video lainnya, Prof. Eddy Hiariej juga mempersoalkan aparat Kejaksaan yang begitu gencar mendakwa penerima gratifikasi di satu sisi tapi di lain sisi justru mereka sendiri menerima gratifikasi secara berjemaah tetapi tidak pernah dipersoalkan oleh KPK.

Menurut Prof. Eddy Hiariej, hal ini terjadi ketika aparat Kejaksaan Negeri Banten mendapat pemeriksaan kesehatan secara gratis oleh Rumah Sakit Omni Internasional, padahal ketika itu rumah sakit ini sedang terjerat kasus hukum yang ditangani oleh Kejaksaan. “Itu kalau mau jujur, itu semua adalah gratifikasi,” ujarnya, namun kasus seperti ini didiamkan.

Pernyataan guru besar UGM ini menjadi perbincangan awak media setelah Juru Bicara KPK Febri Diansyah menelefon dan mengirim pesan WhatsApp ke pakar ilmu politik dan peneliti senior LIPI Prof. Dr. Siti Zuhro, seolah ingin menggurui guru besar politik ini agar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) jangan terlalu keras mempersoalkan ketidakadilan dalam penanganan perkara mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.

(Baca Juga: KAHMI Bantah Pernyataan KPK soal Perkara Hukum Irman Gusman

KAHMI pada 12 Februari menggelar diskusi publik tentang kasus Irman Gusman, di mana para pakar hukum dan tokoh nasional mempersoalkan putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Di situ Prof. Zuhro mengatakan, ia sebelumnya menyangka bahwa apa yang dilakukan KPK pasti sudah benar, sampai dia mengetahui kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam kasus ini sebagaimana dipaparkan dalam diskusi publik tersebut yang membahas buku “Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman.”

Di mata para guru besar serta praktisi dan pemerhati hukum, tindakan Juru Bicara KPK menelefon Prof. Zuhro dianggap sebagai intervensi terhadap kebebasan akademik seorang guru besar yang berhak menyuarakan pendapat ilmiahnya kepada publik yang berhak mengetahui kebenaran dari kasus yang menjerat Irman Gusman.

Juru Bicara KPK tersebut juga dikutip di media massa meminta Mahkamah Agung untuk segera memutus perkara ini dengan cara menolak upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Irman Gusman.

Tindakan semacam ini dianggap sebagai intervensi dan intimidasi terhadap hakim di Mahkamah Agung agar memutus perkara ini sesuai kehendak KPK, padahal ketika seseorang mengajukan “Peninjauan Kembali” terhadap perkaranya, maka yang dicari adalah keadilan dalam penanganan perkaranya. Maka pernyataan Prof. Eddy Hiariej menjadi relevan untuk ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.

Itulah sebabnya, maka Ketua Bidang Hukum dan HAM KAHMI Dr. Suparji Ahmad yang juga pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia membalas pernyataan Juru Bicara KPK itu dengan mengatakan pada 19 Februari bahwa KPK semestinya bertindak proporsional dan tidak mempengaruhi atau mengintimidasi hakim PK di Mahkamah Agung.

Sementara itu, penasihat hukum Irman Gusman, Dr. Maqdir Ismail, dalam tanggapannya mengatakan, "Menurut hemat saya tidak sepatutnya Juru Bicara KPK mempengaruhi hakim untuk memutus satu perkara dengan segera sambil menyelipkan pernyataan insinuasi yang tidak menghormati hakim dalam menjalankan kewenangannya, termasuk perkara Irman Gusman.

“Ucapan-ucapan yang "menggurui" atau memberi tekanan tersembunyi tidak sepatutnya dilakukan oleh siapa pun kepada Mahkamah Agung. Kekuasaan Kehakiman itu adalah kekuasaaan yang mandiri dan tidak bolerh dipengaruhi oleh siapa pun dan dalam bentuk apapun," katanya.

“Tidak pula sepatutnya ada yang beranggapan bahwa ketika seseorang menggunakan haknya untuk menguji satu putusan dianggap melakukan kejahatan. Justru ketika memberi penilaian pada saat seseorang menggunakan haknya dianggap melakukan kejahatan, sebenarnya itu adalah satu bentuk kejahatan juga,” imbuh Maqdir.

Ia menambahkan, tidak ada lagi hak dari Juru Bicara KPK untuk mengomentari permohonan PK yang diajukan oleh seseorang, termasuk yang diajukan oleh Irman Gusman, karena KPK secara hukum sudah menyampaikan pendapat mereka terhadap permohonan PK.

“Karena itu maka memberi keterangan yang berlebihan seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap pengadilan. Sikap seperti ini tidak mencerminkan sikap menghormati hukum dan persamaan di depan hukum,” tuturnya.

Di Universitas Diponegoro, Semarang, Guru Besar Hukum dan Masyarakat Prof. Suteki, dalam menanggapi pernyataan Juru Bicara KPK itu mengatakan, di alam demokrasi ini tak boleh ada larangan mengeluarkan pendapat, apalagi pendapat guru besar; dan kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak tertentu saja.

Prof. Suteki juga mengatakan dalam sebuah rekaman video bahwa KPK tidak berhasil dan tidak ditakuti karena korupsi tidak berkurang di negeri ini. Sebabnya adalah karena upaya pencegahan tidak diutamakan.

“Kita akan overload, kalau kerjanya hanya tangkap-tangkapin orang, tetapi pencegahan tidak dilakukan,” katanya.

Prof. Suteki berpendapat, Irman Gusman lebih tepat dikenakan pasal tentang gratifikasi, tetapi bukan pasal tentang suap. Meskipun demikian, seharusnya yang bersangkutan diberikan haknya untuk melaporkan gratifikasi itu dalam tempo 30 hari sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini tidak dilakukan.

Oleh karena pengadilan memutus perkara Irman dengan dakwaan suap, maka senada dengan Prof. Suteki, Prof. Eddy Hiariej juga mengatakan bahwa telah terjadi “kekeliruan, kekhilafan yang nyata dan kesesatan” dalam memutus perkara ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini