KPK Bakal Kejar Aset Koruptor dan Pengemplang Pajak di Luar Negeri Lewat MLA

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 20 Februari 2019 17:29 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 20 337 2020640 kpk-bakal-kejar-aset-koruptor-dan-pengemplang-pajak-di-luar-negeri-lewat-mla-JS93yf0xTe.jpg Korupsi (Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengejar aset para koruptor dan pengemplang pajak yang disimpan atau disembunyikan di luar negeri lewat Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik.

Hal tersebut diungkapkan KPK setelah Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly meneken kesepakatan MLA dengan Konfederasi Swiss, pada 4 Februari 2019.

 Baca juga: KPK & BPJS Ketenagakerjaan Teken Nota Kesepahaman Antikorupsi

"Oh iya dong (dikejar). Sebenarnya bukan hanya kasus korupsi, termasuk kasus penggelapan pajak, illegal logging, illegal mining. Jadi kemarinkan MLA-nya itu untuk semua jenis kejahatankan bukan hanya untuk korupsi. Termasuk yah bandar-bandar narkobalah yah," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK Lama Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

 KPK

Sekadar informasi, kesepakatan perjanjian MLA antara Indonesia-Swiss merupakan kerjasama yang ke-10 yang diteken oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah lebih dulu bekerja sama lewat MLA dengan Singapura, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA hingga Iran.

Menurut Alex, kesepakatan perjanjian MLA antara Indonesia dengan sejumlah negara tersebut memudahkan KPK untuk mengusut penyembunyian aset para koruptor di luar negeri. Sebab, ada hukum timbal balik dari negara lain untuk membantu KPK mengusut aset koruptor.

 Baca juga: Seluruh Calon Sekjen KPK Gagal Lolos Tes Tahap Akhir

"Ya semua perjanjian itu pasti akan memudahkan dibandingkan kalau nggak ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian, kita kan nggak bisa apa-apa. Kalau sudah ada perjanjian terkait apa-apa yang bisa ditindaklanjuti bersama pastikan ada timbal baliknya," ungkapnya.

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly sendiri menekankan, perjanjian MLA antara Indonesia dengan Swiss juga didasarkan pada upaya pemerintah dalam pengejaran para pengemplang pajak.

Terlebih, ketika 2013 dan 2016 lalu International Concortium of Investigative Journalist (ICIJ) merilis ribuan nama orang Indonesia yang memiliki rekening dan perusahaan di luar negeri melalui dokumen Offshore Leaks dan Panama Papers.

 Baca juga: Hamdan Zoelva Nilai Kerja KPK Hanya untuk Cari Tepuk Tangan Masyarakat

Di mana di dalam dokumen tersebut terdapat nama-nama besar seperti John Riady, Garibaldi Thohir, Franciscus Welirang sampai firma hukum Makarim & Taira, Rudyantho & Partners, hingga Law Office CCN & Associates.

"Perjanjian MLA ini juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," tegas Yasonna.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini