KPK: Eni Saragih Minta Uang ke Samin Tan untuk Keperluan Pilkada Suaminya

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 15 Februari 2019 19:14 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 15 337 2018552 kpk-eni-saragih-minta-uang-ke-samin-tan-untuk-keperluan-pilkada-suaminya-Zh9DgCV9cH.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka suap dalam kasus proyek pembangunan PLTU Riau-1. Samin diduga memberi hadiah atau janji kepada terdakwa Eni Maulani Saragih senilai Rp5 Miliar.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan, suap yang diberikan Samin Tan ke Eni Saragih terkait dengan proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam proses penyelesaian itu, kata Syarief, Eni diduga telah meminta sejumlah uang ke Samin Tan yang terindikasi untuk kepentingan Pilkada suaminya Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

"Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan Pilkada suami di Kabupaten Temanggung," kata Syarief dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

 (Baca juga: Jaksa KPK Tolak Permohonan JC Eni Saragih dan Tuntut Pencabutan Hak Politik)

Syarief menuturkan, Samin Tan pun mengamini permintaan dari Eni. Sehingga, pada bulan Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang senilai Rp5 miliar kepada Eni Saragih.

"Pada bulan Juni 2018 diduga teIah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf tersangka dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 milyar, yaitu 1 Juni2018 sebanyak Rp4 Miliar dan 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 Miliar," papar Syarief.

 sd

Adapun konstruksi perkara suap Samin Tan ke Eni Saragih dimulai pada bulan Oktober 2017 silam ketika Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup).

 (Baca juga: Kawal Proyek PLTU-Riau 1, Eni Saragih Ngaku Ditunjuk Mekeng Jabat Pimpinan Komisi VII DPR)

Sebelumnya diduga PT BLEM yang dimiliki tersangka Samin Tan telah mengakuisisi PT. AKT untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut.

Dalam proses itu, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, salah satunya adalah Eni Saragih yang ketika itu menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI. Dengan tujuan, meminta bantuan guna mempengaruhi pihak Kementrian ESDM.

"Termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM, dimana posisi Eni adalah sebagai Anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI," tutur Syarief.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini