KPK Periksa 2 Pegawai Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Infrastruktur

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 15 Februari 2019 11:17 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 15 337 2018296 kpk-periksa-2-pegawai-waskita-karya-terkait-korupsi-proyek-infrastruktur-soDJzzNggR.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap dua pegawai PT Waskita Karya terkait dengan kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Dalam jadwal pemeriksaan saksi dan tersangka yang dirilis Biro Humas KPK, kedua saksi itu adalah, Kepala Seksi Pegawai Keuangan Proyek BKT paket 22 PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Satrio dan Kepala Divisi III PT Waskita Karya, Dono Parwoto.

(Baca Juga: 14 Proyek Fiktif Terbongkar, Kantor Pusat PT Waskita Karya Digeledah KPK) 

"Mereka akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

 

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya. Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

(Baca Juga: KPK Panggil 10 Saksi Terkait Korupsi Proyek Infrastruktur Waskita Karya) 

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.‎

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini