nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Periksa Jazilul Fawaid, KPK Selisik Penganggaran DAK Kebumen

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 18:12 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 13 337 2017507 periksa-jazilul-fawaid-kpk-selisik-penganggaran-dak-kebumen-oKcFCgai8X.jpg Jazilul Fawaid. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua Badan Anggatan (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, terkait kasus dugaan suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016.‎ Dia diperiksa untuk Taufik Kurniawan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Jazilul Fawaid untuk mendalami penganggaran DAK Kebumen tahun anggaran 2016 yang saat ini menjadi permasalahan. Tak hanya Jazilul, KPK juga memeriksa anggota DPR‎, Djoko Udjianto, pada hari ini.

"Dua saksi dari DPR RI dikonfirmasi terkait proses dan prosedur penganggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK)," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

‎Usai diperiksa sebagai saksi, Jazilul mengaku diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai Banggar DPR RI. Menurutnya, penganggaran DAK Kebumen di DPR dilakukan secara terbuka.

Jazilul Fawaid. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

"Saya jelaskan mekanismenya, semua mekanismenya sudah saya jelaskan. (prosesnya) kan ada siklus pembahasannya, itu saya jelaskan," kata Jazilul di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan satu legislator yakni Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengembangan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

(Baca Juga : KPK Panggil Dua Anggota DPR dan Pejabat Kemenkeu Terkait Suap DAK Kebumen)

Taufik diduga menerima suap Rp3,65 miliar untuk memuluskan DAK Kabupaten Kebumen. Uang suap tersebut diterima Taufik disinyalir s‎ebagai fee atas pemulusan perolehan DAK fisik untuk Kebumen dari APBN Perubahan 2016.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Baca Juga : Eks Pimpinan Banggar DPR Akui Dicecar KPK soal Kasus Taufik Kurniawan)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini