nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Cekal Mantan Kasatker SPAM Strategis Kementerian PUPR ke Luar Negeri

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 12 Februari 2019 18:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 12 337 2016979 kpk-cekal-mantan-kasatker-spam-strategis-kementerian-pupr-ke-luar-negeri-bTuQNPjnJJ.jpg Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Instagram)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal atau melarang mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Tampang Bandaso untuk berpergian ke luar negeri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Tampang Bandaso kepada pihak Ditjen Imigrasi. Tampang Bandaso dicegah ke luar negeri selama enam bulan kedepan terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018,

‎"Yang bersangkutan dicegah ke luar negeri selama enam bulan pertama terhitung sejak 23 Januari sampai dengan 23 Juli 2019," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: 4 Pejabat KemenPUPR Dicecar KPK Terkait Aliran Suap dari Bos PT WKE

KPK

Menurut Febri, Tampang Bandaso sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada, 21 Januari 2019, kemarin. Namun, sambungnya, tim penyidik masih membutuhkan keterangan Tampang Bandaso untuk penyidikan perkara ini. Oleh karenanya, Tampang Bandaso dicegah ke luar negeri.

"Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri. Agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia," terangnya.

Dalam perkara ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi pada hari ini. Namun, hanya enam saksi yang memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini. Keenam saksi tersebut yakni, Jemi Paundanan; Dwi Priyanto Siswoyudo; Adi Dharma; Untung Wahyudi; Yuliana Enganita Dibyo; dan Irene Irma.

‎Sementara satu saksi yang mangkir alias tidak hadir yakni, Inspektur Pemprov Kalimantan Barat, Bride Suryanus Aldrante. KPK belum memperoleh alasan ketidakhadirannya.

"Sedangkan d‎ari para saksi yang hadir, Penyidik mendalami proyek-proyek SPAM yang diikuti oleh PT. WKE dan TSP, serta megkonfirmasi catatan aliran dana terhadap sejumlah pejabat di Kementerian PUPR," terangnya.‎

Belakangan, KPK diketahui memang sedang melakukan pengembangan perkara‎. Dalam proses pengembangan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi pada 20 proyek milik KemenPUPR yang mirip dengan perkara suap proyek air minum. KPK masih mendalami indikasi korupsi 20 proyek KemenPUPR tersebut.

Baca Juga: KPK Periksa Petinggi PT WKE Terkait Suap Proyek KemenPUPR

KPK

Sejauh ini, KPK baru menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo (YUL). Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat KemenPUPR. Keempatnya yakni, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).

Diduga, empat pejabat KemenPUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Empat pejabat KemenPUPR mendapatkan jatah suap yang berbeda-beda dalam men‎gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare m‎enerima Rp350 juta dan 5.000 Dollar Amerika Serikat untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Kemudian, Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 Dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk mengerjakan proyek bernilai diatas Rp50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek di bawah Rp50 miliar.

Ada 12 paket proyek KemenPUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini