Jaksa KPK Tolak Permohonan JC Eni Saragih dan Tuntut Pencabutan Hak Politik

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 06 Februari 2019 13:15 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 06 337 2014329 jaksa-kpk-tolak-permohonan-jc-eni-saragih-dan-tuntut-pencabutan-hak-politik-cKGqixBlrB.jpg Eni Maulani Saragih di Gedung KPK (foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Tim Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Eni merupakan terdakwa perkara suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Selain itu, Eni juga didakwa oleh Jaksa telah menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha minyak dan gas (migas).

(Baca Juga: Eni Saragih Kembalikan Lagi Uang Suap PLTU Riau-1 ke KPK Senilai Rp500 Juta) 

Eni Maulani Saragih Tebar Senyum Usai Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

"Permohonan pengajuan Justice Collaborator terdakwa tidak dapat dikabulkan," kata Jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan ‎Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Selain itu, Jaksa juga meminta agar majelis hakim juga mencabut hak politik Eni Saragih selama lima tahun setelah menjalani pidana pokoknya. Pencabutan hak politik Eni selama lima tahun menurut Jaksa merupakan pidana tambahan.

"‎Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima tahun," terangnya.

Sebelumnya, Eni Maulani Saragih dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa juga menuntut agar Eni membayar denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan.

Jaksa meyakini Eni Saragih bersalah karena menerima uang suap sebesar Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.‎ Selain itu, Eni juga diyakini telah menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha.

Adapun, hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan Jaksa yakni, karena perbuatan ‎Eni selaku anggota DPR tida mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan yang meringankan, Eni dianggap sopan, belum pernah dihukum, sudah mengembalikan uang sebesar Rp4,5 miliar, kooperatif selama persidangan, dan telah mengakui perbuatannya.

(Baca Juga: Eni Saragih Dituntut 8 Tahun Penjara‎ Terkait Suap PLTU Riau-1) 

Dalam pertimbangan Jaksa, Eni diyakini menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp5.600.000.000 dan SGD40.000 dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

 

Selain gratifikasi, Eni Maulani Saragih juga dipandang telah menerima suap sebesar Rp4.750.000.000 secara bertahap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek pembangunan mulut tambang PLTU Riau-1.

Uang itu sengaja diberikan Kotjo kepada Eni untuk mendapatkan proyek Independent Power Produce (IPP) PLTU mulut tambang Riau-1 antara PT pembangkitan Jawa-Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Limited dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC).

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini