nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Heboh Skema Ahok Bakal Jadi Presiden RI, Ini Fakta Sebenarnya!

Ade Putra, Jurnalis · Selasa 05 Februari 2019 14:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 05 337 2013955 heboh-skema-ahok-bakal-jadi-presiden-ri-ini-fakta-sebenarnya-SEZLU49bqy.jpg

BEREDAR postingan memuat gambar yang diklaim sebagai prediksi politik pada 2019-2024 nanti. Dalam prediksi itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal jadi Presiden RI. Gambar itu diposting akun Facebook (FB) Ia Fauzia Nadjedi.

Dalam postingannya (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10211156224461755&id=1841717676), Ia Fauzia Nadjedi menambahkan narasi: "Skema kewaspadaan umat. Jangan bodoh hidup di dunia. Mereka berstrategi, mengapa kita tidak? Islam pakar strategi politik, karna politik dalam istilah arab adalah siyasah, bersiasat, berstrategi".

Postingan ini sudah dibagikan 7.541 kali saat tangkapan layar dibuat, Selasa (5/2/2019). Sedangkan dalam gambar yang dibagikan itu terdapat foto Ahok, Joko Widodo, Ma'ruf Amin serta Hary Tanoesoedibjo.

Dalam gambar itu juga tertera tulisan semacam skema, seperti di bawah ini:

"PREDIKSI 2019-2024"

 

TAHAP 1: Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpilih. Kemudian dalam periode kerja, Ma'ruf Amin dan berhenti dengan alasan kesehatan.

 

TAHAP 2: Wakil Presiden kosong. Sehingga diangkatlah Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Presiden.

 

TAHAP 3: SUKSES 1 - Joko Widodo Presiden & Basuki Tjahaja Purnama Wakil Presiden. Dalam priode kerja, Joko Widodo mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

 

TAHAP 4: Basuki Tjahaja Purnama menjadi Presiden RI. Dalam periode kerja, diangkatlah Hary Tanoe sebagai Wakil Presiden.

 

TAHAP 5: Presiden dan Wakil Presiden (Basuki TP-Hary Tanoe) TUJUAN AKHIR - SUKSES 2?

Menurut Adi Safitrah, salah seorang member grup FB Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), konten yang dibagikan Ia Fauzia Nadjedi ini merupakan konten disinformasi. "Konten yang menyesatkan," ujarnya dalam laman grup FAFHH, Selasa (5/2/2019).

Dikatakannya, jika mengacu pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Lemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam pasal 10 huruf n, disyaratkan bahwa riwayat calon presiden maupun wakil presiden tidak boleh pernah dipidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Sementara Ahok pernah divonis hakim dengan menggunakan pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman maksimal 5 tahun. Vonis itu diperkirakan akan berdampak terhadap karier politik Ahok. Bahkan, untuk menjadi anggota DPR pun, Ahok tidak bisa. Karena ada aturan yang sama.

Dalam pemberitaan di portal daring, Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, pernah mengeluarkan pendapat berbeda. Menurut Zainal, rentang ancaman pidana itu masih berpotensi menimbulkan perdebatan.

“Kalau dilihat, dulu pernah ada perdebatan yang sama soal ini, apakah Ahok diberhentikan atau tidak? Memang tergantung penafsirannya, ada yang menafsirkan kejahatan paling lama 5 tahun itu bukan di atas lima tahun,” ujar Zainal.

Sebenarnya, lanjut Zainal, masalah utamanya pada pasal 156a yang merupakan pasar karet. Pasal ini menurutnya tidak terkait dengan kasus public distrust. Sehingga kemungkinan Ahok untuk menjadi menteri atau pejabat publik masih terbuka.

“Misalnya korupsi atau tindak kejahatan lain yang terkait public distrust. Tapi itu tetap saja akan jadi perdebatan,” tambahnya.

Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pun pernah mengatakan, pasal yang menjerat Ahok memastikan Ahok tidak bisa menjadi menteri sepanjang karier politiknya ke depan.

Sebab, dalam pasal 22 ayat 2 (f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan seseorang yang melakukan tindakan pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih, tidak boleh diangkat menjadi menteri oleh presiden.

“Karena yang dilihat dari oleh pasal itu memang ancaman hukuman di pasalnya, jadi bukan vonis hukumannya. Karena dia (Ahok) dijerat dengan pasal 156a, bahkan sekarang pun, misalnya (dalam putusan banding) dikuatkan dengan hukuman yang sama, yakni 2 tahun lagi, tidak menjadi 5 tahun, Ahok tetap tidak bisa jadi menteri,” kata Bivitri.

Jabatan publik yang bisa tetap dikejar Ahok adalah gubernur, kepala desa, atau ketua RT dan RW. Untuk menjadi gubernur, seorang mantan narapidana hanya cukup menjelaskan kasus yang menjeratnya kepada publik. (Lihat UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota).

Di sisi lain, Ahok menegaskan tidak bersedia bahkan jika ada tawaran menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi, begitu pula dalam kontestasi Pilpres 2019 nanti.

"Enggak masuk partai politik, enggak jadi menteri, enggak jadi staf presiden, semua enggak," kata Ahok. "Mau jadi gubernur aja susah, apa lagi mau jadi wapres. Kafir mana boleh jadi pejabat di sini?" sindirnya.

Ahok justru sudah merencanakan pilihan lain. "Aku mau bikin 'Ahok Show' dengan salah satu stasiun televisi. Tapi dengan revenue sharing, ya. Jadi kalau terima iklan berapa, bagi sayalah, 20-30 persen. Kita ngajar aja, mendidik saja, " ungkapnya.

Penyertaan-pernyataan di atas, dikutip Adi dari beberapa referensi. Yakni: https://tirto.id/ahok-mustahil-menjabat-presiden-menteri-bahkan-anggota-dpr-copY

https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_39_th_2008.pdf

http://www.kpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/09/PER%20KPU%2015%20TH%202014%20TTG%20PENCALONAN%20PILPRES.pdf

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini