nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Berkah Imlek, 30 Napi Dapat Remisi Khusus

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 05 Februari 2019 06:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 05 337 2013837 berkah-imlek-30-napi-dapat-remisi-khusus-tagEC3DWdS.jpg ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi khusus Hari Raya Imlek 2019 kepada kepada 30 narapidana (napi) beragama Konghucu di seluruh Indonesia. Mereka mendapatkan potongan masa hukuman bervariasi.

Delapan napi mendapat remisi 15 hari, 18 orang dapat remisi satu bulan dan sisanya mendapat remisi satu bulan 15 hari. Total napi pemeluk

Konghucu di Indonesia 65 orang, tapi hanya 30 orang yang memenuhi syarat dapat remisi.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, pemberian remisi tersebut diharapkan membuat para napi lebih baik dan religius.

“Meningkatkan rasa toleransi antarumat beragama,” ujarnya, Selasa (5/2/2019).

Ke 30 napi yang mendapat remisi Imlek tersebut tersebar Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Paling banyak di Bangka Belitung yakni 17 napi.

 

Menurut Utami, pemberian remisi khusus Imlek kali ini berhasil mengurangi pengeluaran anggaran negara Rp12.348.000 dengan biaya makan per hari rata-rata sebesar Rp14.700 per orang.

Selain itu, proses pemberian remisi berjalan dengan cepat dan transparan karena diselenggarakan secara online dengan menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

“Pengajuan usulan remisi ini kan berasal dari pelbagai wilayah di Indonesia. Di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini tentunya penggunaan teknologi informasi harus semakin dioptimalkan,” ujarnya.

“Dengan adanya remisi online, prosesnya akan menjadi lebih cepat, murah, dan akurat. Hak narapidana terjamin, petugas juga semakin mudah dalam melakukan tugas dan fungsinya."

Narapidana yang mendapatkan remisi khusus adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, di antaranya telah berstatus sebagai narapidana minimal enam bulan pidana penjara, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas/rutan.

 

Berdasarkan SDP 4 Februari 2019, jumlah warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia mencapai 256.543 orang dengan rincian 183.986 narapidana, 69.527 tahanan dan 2.995 Anak.

Sementara itu, kapasitas hunian hanya sebesar 125.989 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh WBP kasus narkotika sebesar 117.874 orang (45,43 %).

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini