Tanyakan Penahanan Ahmad Dhani ke PT DKI, Fadli Zon Bantah Intervensi Hukum

Sarah Hutagaol, Okezone · Senin 04 Februari 2019 15:47 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 04 337 2013609 tanyakan-penahanan-ahmad-dhani-ke-pt-dki-fadli-zon-bantah-intervensi-hukum-k0PFd7rHAN.jpg Fadli Zon. (Foto: Sarah Hutagaol/Okezone)

JAKARTA - Fadli Zon membantah tindakannya mendatangi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sebagai bentuk intervensi dalam kasus Ahmad Dhani. Ia mengaku hanya mempertanyakan penahanan Dhani yang menurutnya janggal.

Pengecekan dilakukannnya ke PT DKI karena kasus hukum pentolan Dewa 19 itu sudah diserahkan ke sana. "Tidak ada dan tidak bisa juga kita intervensi hukum, yang kita cek prosedur sudah tepat atau tidak. Biasanya sebelum penahanan harus ada penetapan hakim dan bukan di hakim tinggi ini," ujar Fadli Zon saat ditemui di PT DKI Jakarta, kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

"Karena ini kan baru, sekarang berada pada kawasan pengadilan tinggi, makanya kita datang ke sini bukan ke pengadilan negeri. Karena sudah dilimpahkan, justru kita harus mengecek abuse of power, tidak ada kesewenang-wenangan yang terjadi, confict of interest, apalagi kalau hakim yang berlawanan dengan kami," paparnya.

Foto: Sarah Hutagaol/Okezone

Pernyataan Fadli Zon juga diamini pihak PT DKI Jakarta. James Butar-Butar di bagian Humas memastikan kedatangan Wakil Ketua DPR RI itu bukan bentuk intervensi.

(Baca juga: Ahmad Dhani Dibui, TKN Jokowi: Putusan Pengadilan Tak Bisa Diintervensi)

"Enggak. Dia (Fadli Zon) enggak intervensi. Ini kan dengan suratnya Wakil Ketua DPR, Pak Fadli Zon kan menyampaikan surat kunjungan resmi dari DPR, tentang sifatnya ada yang mau ditanyakan," kata James.

"Cuma di dalamnya kan sepertinya termuat kasus yang sedang ramai. Ditanyakan tentang apakah penahanan perlu penetapan atau tidak. Kemudian di dalam amar putusan PN kan ada salah satu item atau bentuk penetapan. Jadi di dalam putusan itu ada penetapan terutama memerintahkan terdakwa tersebut ditahan. Perintah itu harus dilaksanakan oleh jaksa," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Syahrial Sidik memaparkan kepada Fadli Zon dan rombongannya terkait Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP yang berisikan untuk segera dilakukan penahanan jika terdakwa melakukan tindak pidana.

"Pasal 197 Ayat (1) huruf k disitu disebutkan, jadi tidak memerlukan suatu penetapan. Tapi KUHAP harus dilaksanakan iya harus dilaksanakan Pasal 197 Ayat (3), Pasal 197 Ayat (1) huruf k itu jelas menunjukkan seperti itu segera dilakukan penahanan," ujar Syahrial.

Syahrial Sidik pun mengimbau kalau tim kuasa hukum berkeyakinan tidak ada penetapan penahanan, maka seharusnya dituangkan ke dalam memori banding. Sampai saat ini, pihaknya juga belum menerima berkas perkara dan memori banding.

"Sampai saat ini, pengadilan belum menerima berkas perkara termasuk memori dan kontra memori banding. Sehingga kami belum bisa menilai dan penilaian kami juga tidak bisa diungkapkan di depan umum tapi harus diungkap dalam putusan hakim," ujarnya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyebutkan mereka baru mendapatkan laporan banding sejak Jumat 1 Februari. Pada hari ini pukul 15.00 WIB, atau tepat 3 hari, akan diputuskan mengenai kelanjutan penahanan dari Ahmad Dhani.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini