nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Akan Bertransformasi Menjadi Coast Guard, Bakamla Dituntut Miliki SDM Profesional

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 04 Februari 2019 07:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 04 337 2013379 akan-bertransformasi-menjadi-coast-guard-bakamla-dituntut-miliki-sdm-profesional-pXi87ckHs5.jpg Kapal Bakamla RI. (Foto: Wikipedia.org)

JAKARTA – Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menanggapi perihal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) yang akan bertransformasi menjadi Coast Guard. Ia mengatakan, sesuai Hukum Laut Internasional Tahun 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 memang Bakamla mengemban amanat negara berfungsi sebagai Coast Guard. Bahkan sesuai UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Bakamla dapat dikategorikan sebagai Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

"Kedua fungsi tersebut menjadi dasar pengembangan organisasi Bakamla menjadi aparat penegak hukum di laut sekaligus komponen pertahanan negara. Organisasi tersebut harus kompatibel dengan kewenangan proses hukum mulai dari penangkapan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan pada masa damai. Sedangkan pada masa perang, organisasi Bakamla dapat segera diintegrasikan dengan organisasi tempur TNI AL," kata Nuning –sapaan akrabnya– dalam keterangan yang diterima Okezone, Senin (4/2/2019).

(Baca juga: Pengamat: Keluarga Berperan Penting Tangkal Ancaman Proxy War)

Ia menuturkan, berdasarkan struktur organisasi pada masa damai dan masa perang, maka Bakamla memiliki standar internasional untuk melengkapi alutsistanya. Nuning mengatakan, Bakamla dapat mengoperasikan kapal-kapal bertonase besar sama dengan Angkatan Laut (AL), mengoperasikan pesawat udara, termasuk helikopter dan persenjataan hingga kaliber di atas 76 milimeter.

Kapal Bakamla RI. (Foto: Wikipedia.org)

"Dengan struktur organisasi dan alutsista tersebut, maka Bakamla dituntut memiliki sumber daya manusia yang profesional. Seluruh institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dapat diintegrasikan menggunakan identitas Bakamla. Dengan demikian, aset Bakamla dapat memenuhi rasio kebutuhan di laut sekaligus tercapainya efisiensi operasional," kata Nuning.

(Baca juga: Kepala Bakamla Audiensi dengan Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi)

Dia mencontohkan, jika semula kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya memiliki kewenangan terbatas penegakan hukum pelanggaran IUU Fishing, maka setelah menjadi kapal Bakamla dapat memiliki kewenangan untuk penegakan hukum atas perompakan, penyelundupan, dan lain-lain. Dengan demikian, kata Nuning, kapal Bea dan Cukai yang bertransformasi menjadi Bakamla, maka kewenangannya juga bertambah, dapat melaksanakan penegakan hukum IUU Fishing, pembunuhan di atas suatu kapal, dan lain sebagainya.

"Integrasi tersebut dapat saling melengkapi kebutuhan antarinsitusi sekaligus meningkatkan efektivitas menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia, mulai laut wilayah hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan bahkan sampai laut internasional," tuturnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini