nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Sambut Baik Petisi Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 02 Februari 2019 14:59 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 02 337 2012912 dpr-sambut-baik-petisi-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-sesual-eFJOCoTuj6.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Komisi VIII DPR menyambut baik masukkan yang diberikan berbagai pihak terkait, Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Salah satu masukkan yang diterima DPR yakni soal penolakan beleid tersebut oleh seorang warga bernama Maimon Herawati.

"Ya yang pertama siapapun mau memberikan masukan sangat baik bagi kami. Tentunya kami sebagai wakil rakyat tugas kami menyuarakan aspirasi rakyat dari manapun itu. Ibu Maimon dan teman-teman ingin memberikan masukan," kata Anggota Komisi VIII DPR F-Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam diskusi Polemik MNC Trijaya berjudul "Pro Kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" di d'Consulate Resto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019)

 (Baca juga: Penggagas Petisi: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Semangat Asing?)

Menurut Sara, tidak ada yang perlu ditolak dalam RUU P-KS. Pasalnya saat ini DPR belum membahas pasal per pasal apalagi menyepakatinya. Saat ini, sambung dia, dewan masih menerima masukkan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan beleid tersebut.

"Jadi sebenarnya tanggapan kami dalam hal itu, ini bukan saatnya menolak, karena belum dekat dengan pengesahan. Tapi saat ini masih melakukan mendengar bnyak pendapat dan langkah berikutnya kita akan melakukan pembahasan kemungkinan besar saat ini dimasa sidang berikitnya atau berikutnya lagi," jelasnya.

 sd

Dalam kesempatan itu, Sara juga membantah bahwa pembahasan RUU P-KS mandeg. Menurut dia beleid itu bukan mandeg di tangan parlemen, tetapi saat ini pihaknya sedang menggodok RUU lain yang sudah masuk prolegnas prioritas terlebih dahulu.

"Karena memang ada beberapa RUU yang saat ini belum selesai, sudah masuk terlebih dahulu, seperti RUU Praktik Pekerjaan Sosial yang tidak kalah pentingnya," imbuh anak buah Prabowo Subianto itu.

 (Baca juga: DPR Tegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Belum Dibahas)

Kendati demikian, Komisi VIII DPR optimis bisa merampungkan RUU P-KS menjadi undang-undang. Sebab ia ingin memastikan korban kekerasan seksual mendapat akses keadilan.

Kami berharap dan kami optimis bisa selesai tahun ini, karena tentunya pada saat pembahasan nanti akan ada pembahasan sangat detail rinci ayat per ayat dan pasal perpasalnya," tukas Sara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembahasan RUU P-KS menuai kontroversi karena dianggap mendukung perzinahan. Beleid yang sedang digodok oleh berbagai pihak itu mendapatkan penolakan dari Maimon Herawati lewat petisi di change.org. Petisi tersebut berjudul 'TOLAK RUU Pro Zina.'

Selain menggagas petisi 'Tolak RUU Pro Zina,' Maimon diketahui pernah membuat petisi yang meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan iklan Shopee Blackpink karena dinilai tidak seronok. Saat ini DPR menegaskan belum membahas RUU P-KS tersebut.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini