nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Diminta Bantu Bebaskan 8 ABK yang Ditahan di India

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 01 Februari 2019 03:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 01 337 2012223 dpr-diminta-bantu-bebaskan-8-abk-yang-ditahan-di-india-HShbCUMugK.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen mengaku prihatin dengan nasib yang menimpa delapan anak buah kapal (ABK) Miss Gaunt yang tertahan di dalam kapal di Perairan Ghogha, India.

Pemerintah dan DPR RI diminta turun tangan membebaskan mereka. Miss Gaunt adalah kapal yang dimiliki Nordav BV, sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit dan memiliki utang kepada perusahaan India.

Pada 20 September 2018 lalu, putusan Pengadilan Tinggi Gujarat India memerintahkan untuk menahan kapal termasuk para ABK-nya, termasuk delapan WNI. Mereka masih tinggal di dalam kapal dengan kondisi memprihatinkan.

Sebagai caleg dari Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri, Patra menegaskan komitmennya untuk ikut memperjuangkan pembebasan para ABK. Ia mengaku sudah bertemu bertemu dengan Selvy, istri Andy Ferry Jaya, seorang WNI ABK Miss Gaunt yang menceritakan nasib suaminya terkatung-katung di dalam kapal. Kepada Patra, dirinya meminta pemerintah segera mengupayakan langkah pembebasan terhadap suaminya.

Andy bersama tujuh rekannya saat ini masih ditahan di dalam kapal di Perairan Ghogha, India. “Sekarang mereka terkatung-terkatung di Perairan Ghogha, India. Suami Selvy itu sudah hampir 5 bulan sampai saat ini tidak bisa kembali ke Indonesia,” kata politikus Partai Hanura ini.

Suami Selvy dan tujuh rekannya selama bekerja mirisnya hingga kini belum pernah menerima gaji. Kondisi ke-8 WNI saat ini mengkhawatirkan karena kekurangan suplai makanan. Satu orang dinyatakan sedang menderita sakit yang sangat membutuhkan pertolongan medis.

Untuk diketahui, delapan orang WNI tersebut menandatangani Seafarers Employment Agreement (Sea) sebagai komitmen awal untuk bekerja sebagai ABK Miss Gaunt pada 12 April 2018. Kapal ini milik Nordav BV, sebuah perusahaan pelayaran dari Belanda.

Miss Gaunt berlayar hingga ke Afrika dan pada September 2018 kapal tersebut sudah berada di perairan India. Sedianya, ke-8 WNI ini hanya bekerja sampai 12 Juli 2018 namun akhirnya tak bisa terwujud. Belakangan diketahui Nordav dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada sebuah perusahaan India. Perusahaan India ini kemudian meminta pengadilan untuk menahan kapal Miss Gaunt.

Ilustrasi Penyanderaan

Hingga berujung putusan Pengadilan Tinggi Gujarat India yang memerintahkan untuk menahan Kapal termasuk para ABK-nya pada 20 September 2018. Sejak itulah ke-8 WNI ini belum bisa kembali ke Tanah Air.

Sementara itu, pemerintah sedang mengupayakan pemulangan kembali ABK warga Indonesia yang terlantar di India. "Kementerian dan lembaga terkait harus terus berkoordinasi di tingkat teknis untuk segera mencari solusi agar para ABK dapat segera dipulangkan dan memperoleh hak-haknya," ucap Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Purbaya Yudhi Sadewa.

Sedangkan Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha berujar bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) New Delhi telah mendatangi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan India untuk mengupayakan pelepasan ABK WNI.

"Mereka (otoritas India) mengatakan memperhatikan masalah ini namun tetap berpegang pada proses peradilan yang saat ini berjalan bagi pemilik kapal. Kita upayakan melalui pengacara di India agar perusahaan mau membayar gaji para ABK ini sejumlah di atas empat bulan masa kerja," ujar Judha.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini