Share

Buni Yani Akan Dieksekusi Jumat Pekan Ini

Antara, · Rabu 30 Januari 2019 20:07 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 30 337 2011595 buni-yani-akan-dieksekusi-jumat-pekan-ini-KhwP9La6OK.jpg Buni Yani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani mengaku akan dieksekusi pada Jumat 1 Februari 2019 oleh Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat.

"Dua hari yang lalu saya sudah mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Depok, akan dilakukan eksekusi. Saya masuk penjara tanggal 1 Februari, hari Jumat lusa," kata Buni Yani saat hadir di acara Aksi Solidaritas Ahmad Dhani di DPP Gerindra, Jakarta Selatan seperti dikutip Antaranews.com, Rabu (30/1/2019).

Ia mengaku sudah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). "(Kasus saya) Sudah inkrah. Hari ini, saya mendapatkan salinan dari Mahkamah Agung yang mengatakan ada dua keputusannya bahwa satu kasasi saya ditolak dan kasasi itu jaksa penuntut umum, karena dua-duanya mengajukan kasasi, itu ditolak. Jadi dua-duanya ditolak," katanya.

(Baca Juga: PSI Minta Buni Yani Segera Ditahan

Namun, ia belum mengetahui akan dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan (lapas) mana. Tetapi ia menilai eksekusi tersebut merupakan pelampauan wewenang dari Kejaksaan.

"Kita anggap jaksa sudah melampaui wewenangnya jika mengeksekusi saya," kata Buni Yani.

Buni Yani menilai langkah Kejaksaan tak sesuai dengan putusan kasasi MA karena dalam putusan kasasi tersebut tidak ada perintah hakim kepada jaksa agar menahan dirinya.

"Sebetulnya sih kasasi dari MA itu sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Cuma yang ditulis di putusan kasasi itu, itu tidak ada menyebutkan apapun. Apakah jaksa boleh menahan saya atau tidak. Kita akan melawan karena jaksa kita anggap melampaui wewenangnya," tuturnya.

 Buni Yani

Kendati demikian, ia akan memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Dalam perkaranya, Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung.

(Baca Juga: Kasasi Buni Yani Ditolak, PA 212 Tuding MA Berpolitik

Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 Undang-Undang tentang UU ITE. Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal, video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Kemudian, MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini