Pemecatan PNS Korup Lambat, Kerugian Negara Diprediksi Kian Bertambah

Agregasi BBC Indonesia, · Selasa 29 Januari 2019 07:51 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 29 337 2010686 pemecatan-pns-korup-lambat-kerugian-negara-diprediksi-kian-bertambah-RzOJpgSQnP.jpg PNS (Okezone)

Keengganan PPK dan adanya uji materi

Lebih lanjut, Ridwan membenarkan adanya keengganan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik kepala daerah maupun pimpinan instansi, untuk memecat PNS yang tersangkut korupsi. Padahal sebenarnya, mereka dapat membebastugaskan PNS yang menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi tiga puluh hari setelah putusannya inkracht.

Menurutnya, keengganan itu karena kebanyakan dari PPK menganggap kasus korupsi itu terjadi pada periode pemimpin sebelumnya.

 Baca juga: Mendagri Sebut Akhir Tahun, Seluruh PNS Koruptor Sudah Dipecat

"Jadi mereka selalu, 'Oh ini urusannya bupati atau gubernur yang lalu nih'. Ini mereka selalu enggan, 'Mengapa kita yang selalu membersihkan'. Tapi bagaimanapun itu adalah kewajiban mereka," jelas Ridwan.

Selain itu, pengajuan judicial review atau gugatan uji materi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (LKBH KORPRI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dipandang menjadi kendala proses pemecatan PNS korup.

Surat LKBH KORPRI yang ditandatangani Nurmadjito dan Mahendra itu menilai pasal-pasal itu tidak mengindahkan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 huruf d ayat 1, dan Pasal 28 huruf i ayat 2 UUD 1945.

 Baca juga: Satpol PP Pergoki Puluhan PNS Asyik Makan di Warung saat Jam Kerja

Namun ketika dikonfirmasi, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan pengajuan uji materi tersebut bukan atas mandat dari KORPRI.

"Itu dilakukan oleh teman-teman tanpa koordinasi Kami tidak mengajukan secara resmi melalui LKBH KORPRI," tegas Zudan yang juga menjabat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ini.

"Orang yang sudah mengajukan surat itu juga sudah kami ganti dari kepengurusan LKBH," imbuhnya.

Lantas, bagaimana pendirian KORPRI terkait pemecatan PNS korup ini?

Zudah menjelaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada para pejabat pembina kepegawaian masing-masing.

 Baca juga: Gara-Gara Bolos Kerja, Belasan ASN di Penajam Terancam Sanksi Disiplin

Betapa pun, proses judicial review terus berjalan karena itu adalah hak semua warga negara.

Namun, Ridwan beranggapan, adanya judicial review itu semestinya tidak menghentikan proses yang sudah inkracht.

"Jadi, dijalankan saja terus," kata dia.

"Tanpa SKB tiga menteri, sebenarnya UU ASN dan PP manajemen PNS sudah mewajibkan mereka untuk melakukan pemberhentian tidak hormat itu segera, maksimal 30 hari setelah amar putusan diperoleh," imbuh Ridwan.

Namun, Ridwan menyebut amar putusan dari Mahkamah Agung sangat sulit didapat oleh PPK di daerah, hal ini menyulitkan mereka untuk membuat pertimbangan dalam surat pemberhentian PNS korup.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini