JK: Proyek Transportasi Jabodetabek Terintegrasi Harus Selesai 10 Tahun!

Antara, · Senin 28 Januari 2019 15:47 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 28 337 2010411 jk-proyek-transportasi-jabodetabek-terintegrasi-harus-selesai-10-tahun-gCXYa7dp8o.jpeg Wapres Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Ant)

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, proyek pembangunan sistem transportasi antarmoda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun atau pada 2029. Pembangunannya dilakukan dengan menggunakan pembiayaan APBN, APBD maupun pihak swasta sebesar Rp600 triliun.

"(Rp600 triliun) Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek di Jakarta, Senin (28/1/2019).

(Baca Juga: Jokowi Dorong Pemda Se-Jabodetabek Lakukan Transportasi Berbasis TOD)

JK mengatakan, konsep pengintegrasian sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait. Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni "mass rapid transit" (MRT) dan "light rail transit" (LRT), selesai dan bisa diterapkan.

"Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya, bisa satu," ujar JK.

MRT

Dalam waktu dekat, JK meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan RTRW tersebut.

"Seminggu lapor saya, satu bulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, di mana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," tuturnya.

Dengan adanya sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi.

Sebelum memulai rapat koordinasi, JK melakukan peninjauan jalanan dan kemacetan Jabodetabek lewat pantauan udara, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

(Baca Juga: Jusuf Kalla: Jalan Thamrin seperti Singapura, Tanjung Priok seperti Bangladesh

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini