nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penghentian Penyelidikan Dugaan Pelecehan Baiq Nuril Disebut Tak Bisa Diterima Akal Sehat

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 28 Januari 2019 15:37 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 28 337 2010403 penghentian-penyelidikan-dugaan-pelecehan-baiq-nuril-disebut-tak-bisa-diterima-akal-sehat-fZPC0ax1cv.jpg Baiq Nuril (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Polda NTB Mataram menyatakan polisi menghentikan proses penyelidikan laporan Baiq Nuril Maknun, terkait pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Muslim, ketika dia masih bekerja sebagai tenaga honorer di SMAN 7 Mataram.

Alasannya, Polisi merasa tidak cukup alat bukti untuk melanjutkan penyelidikan kasus tersebut. Polisi menyatakan penyidikan dihentikan karena ketiadaan saksi.

"Karena tidak cukup bukti dalam unsur pelanggaran yang dituduhkan kepada pihak terlapor, kasusnya telah dinyatakan untuk dihentikan," kata Kabid Humas Polda NTB AKBP I Komang Suartana, seperti dikutip dari Antara belum lama ini.

Mendapati keputusan tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun mengecam keputusan tersebut.

“Keputusan ini sungguh mengherankan dan layak dikecam,” ujar juru bicara PSI untuk isu-isu perempuan, Dara Adinda Nasution, dalam keterangannya, Senin (28/1/2019).

Dara Nasution

(Baca Juga: Menelusuri Keseharian Pelapor Baiq Nuril)

Baiq Nuril, sambungnya, jelas-jelas sudah menghadirkan rekaman percakapan telepon atasannya yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertendensi seks. "Dan tidak bisa diterima dengan akal sehat bahwa tindakan cabul hanya terbatas pada tindakan kontak fisik,” kata Dara.

Sekadar mengingatkan, Nuril kini menjalani dua proses hukum. Yang pertama, digugat oleh sang atasan karena dianggap mencemarkan nama baik. Nuril semula dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Mataram pada 2017 namun keputusan itu dianulir Mahkamah Agung yang menyatakan Nuril bersalah sehingga harus masuk penjara enam bulan dan membayar denda sebesar Rp500 juta.

Karena besarnya reaksi publik, penahanan Nuril ditangguhkan. Saat ini kuasa hukumnya sedang mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Kedua, pada 19 November 2018, Nuril mengadukan perilaku atasannya itu kepada polisi atas dasar tuduhan pidana perbuatan cabul.

Kini, Polda NTB menghentikan penyelidikan terhadap dugaan perbuatan cabul oleh atasan Nuril. Polisi berdalih, penyelidik belum mendapati atau menemukan peristiwa pidana atas perbuatan cabul yang diduga dilakukan terduga pelaku terhadap Nuril.

“Pernyataan polisi ini sungguh mengherankan karena isi percakapan telepon atasannya dengan Nuril itu memuat banyak bukti bahwa sang atasan mengeluarkan pernyataan-pernyataan verbal yang mesum dan cabul,” kata Dara.

Dara mengatakan, tentu tidak ada saksi yang bisa melihat atau mendengar langsung percakapan telepon yang dilakukan oleh sang atasan dengan Nuril.

“Tapi bukankah bukti percakapan telepon itu bisa digunakan sebagai bukti tanpa perlu ada saksi? Kalaulah polisi memang mau serius mendalami kebenaran percakapan tersebut, yang bisa dilakukan adalah menyelidiki apakah itu memang rekaman asli tanpa rekayasa, atau mempelajari apakah itu benar-benar suara sang atasan atau suara orang lain,” ujarnya.

Baiq Nuril saat menyambangi DPR

(Baca Juga: Putusan MA: Baiq Nuril Bikin Malu Keluarga Besar Haji Muslim)

Ia pun merasa heran dengan pernyataan polisi bahwa tindakan sang atasan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan cabul karena tidak terjadi kontak fisik antara sang atasan dengan Nuril.

“Ini menunjukkan betapa tidak sensitifnya pihak kepolisian dengan nasib korban. Pelecehan seksual dan perbuatan cabul tentu saja tidak terbatas pada tindakan fisik. Pernyataan verbal secara lisan dan tertulis yang mesum dan melecehkan tentu saja bisa masuk dalam kategori perbuatan cabul,” kara Dara.

Karena itulah, PSI mengecam keras keputusan Kepolisan NTB mengehentikan penyelidikan atas dugaan tindakan cabul tersebut. “Kami berharap Kapolri dapat memerintahkan peninjauan kembali keputusan tersebut dan melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan,” kata Caleg PSI dari Dapil Sumatra Utara 3 itu.

“Ini juga semakin memperkuat keyakinan kami di PSI bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus segara diwujudkan, karena dalam RUU tersebut secara jelas, apa yang disebut sebagai Kekerasan Seksual tidaklah berhenti hanya pada kasus-kasus perkosaan dan pelecehan secara fisik, namun juga mencakup begitu banyak praktek pelecehan seksual lainnya,“ kata Dia.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini