nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MK Hanya Kabulkan 15 Perkara Sepanjang 2018

Antara, Jurnalis · Senin 28 Januari 2019 14:32 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 28 337 2010362 mk-hanya-kabulkan-15-perkara-sepanjang-2018-w55WiWNhu0.jpg Mahkamah Konstitusi (Foto: Ist)

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengungkapkan, sepanjang 2018 MK hanya mengabulkan 15 perkara dari 114 pengujian undang-undang yang diputus perkaranya.

"Pada 2018, dari 114 perkara yang telah diputus, 15 perkara dikabulkan," ujarnya ketika memaparkan laporan kinerja tahunan MK, di Jakarta seperti dikutip dari Antaranews.com, Senin (28/1/2019).

(Baca Juga: Ketua MK Sambangi MNC Media untuk Sosialisasikan Aturan Pemilu 2019

Selain itu, sebanyak 42 perkara dinyatakan ditolak, 47 perkara tidak dapat diterima, satu perkara dinyatakan gugur, tujuh perkara ditarik kembali, dan dua perkara lainnya MK tidak berwenang untuk memeriksa.

Dari seluruh putusan pada 2018, sebanyak 32 perkara diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan.

"Hal demikian dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi," kata dia.

Ilustrasi 

Ia menambahkan, ketika suatu perka dianggap MK memiliki substansi perkara yang sudah sangat jelas, maka MK tidak perlu dan tidak relevan mendengarkan keterangan pihak-pihak lain.

Kemudian, total perkara yang ditangani MK sepanjang 2018 berjumlah 223 perkara dan telah diputus sebanyak 186 perkara yang terdiri atas 114 perkara pengujian undang-undang, yaitu 49 perkara yang diregistrasi tahun 2017 dan 65 perkara yang diregistrasi tahun 2018, serta 72 perselisihan hasil pilkada.

"Artinya, sebanyak 37 perkara pengujian undang-undang belum diputus dan akan dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2019," kata dia.

(Baca Juga: Jadi Hakim MK, Enny Nurbaningsih Akan Perkuat Peradilan Konstitusi

Ia memaparkan, sepanjang 2018 MK juga menyelenggarakan sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebanyak 1.142 kali dengan rincian, sidang panel dilaksanakan 348 kali, sidang pleno 384 kali, dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilaksanakan 410 kali.

"Jumlah itu menunjukkan, bahwa bagi hakim konstitusi, tiada hari tanpa sidang," katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini