nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Periksa Mendagri, KPK Telisik Rapat Pembahasan Izin Meikarta di DPR

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 25 Januari 2019 17:37 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 25 337 2009432 periksa-mendagri-kpk-telisik-rapat-pembahasan-izin-meikarta-di-dpr-TXuRnSWCDY.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi kesaksian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tjahjo diperiksa sebagai saksi untuk Bupati non-aktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Dari pemeriksaan Tjahjo, penyidik menelisik sejumlah rapat yang dihadiri oleh Tjahjo terkait pembahasan proses‎ izin Meikarta. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik mendalami pembahasan rapat di Komisi II DPR dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri yang dihadiri oleh Tjahjo.

"Terhadap saksi Mendagri, penyidik mendalami proses perizinan dengan mengonfirmasi sejumlah rapat yang dilakukan di Komisi II DPR RI dan di Ditjen Otda Kemendagri," kata Febri dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Selain itu, sambung Febri, penyidik juga mengonfirmasi terkait adanya percakapan antara Tjahjo Kumolo dengan Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan proyek Meikarta. ‎Sebagaimana yang terungkap dipersidangan, Neneng menyebut bahwa Tjahjo sempat meminta bantuannya untuk mengurus percepatan izin proyek pembangunan Meikarta.

"Penyidik juga mengkonfirmasi terkait sejumlah fakta persidangan termasuk komunikasi dengan Bupati Bekasi‎," terangnya.

Sebelumnya, Tjahjo juga telah mengakui bahwa pernah memerintahkan atau mengarahkan Bupati non-aktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin untuk mempercepat pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

(Baca Juga: Mendagri Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK Terkait Suap Meikarta)

Diketahui, KPK sedang mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Dalam pengembangan perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta.

Kejanggalan perubahan aturan tata ruang tersebut terungkap atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat. Dimana, proyek Meikarta seharusnya hanya mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh sejumlah untuk memuluskan kepentingan dalam menggarap proyek Meikarta.

(Baca Juga: Selain Mendagri, KPK Periksa Pimpinan DPRD Bekasi Terkait Suap Meikarta)

Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini