nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Heboh TKA China Rendahkan Pekerja Pribumi di Morowali, Ini Faktanya!

Ade Putra, Okezone · Jum'at 25 Januari 2019 12:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 25 337 2009243 heboh-tka-china-rendahkan-pekerja-pribumi-di-morowali-ini-faktanya-lssD83IffF.jpg

BEREDAR informasi dan video yang menyebutkan bahwa di Morowali bergejolak karena TKA China sudah semena-mena merendahkan pribumi. Informasi ini dibagikan di sejumlah media sosial. Seperti di Twitter.com dan Youtube.

Dalam cuitan akun 'Abiyyu #2019PrabowoPresidenRI' (twitter.com/abiyyu231299) misalnya. Dia menuliskan "Imbas dari ketidaksetaraan kesejahteraan gaji pekerja lokal dan TKA. Demo para pekerja lokal PT IMIP morowali sulteng. Semoga mas @prabowodan bang @sandiunobisa mensejahterakan para pekerja lokal #SelamatDatangIndonesiaMenang". Hingga Jumat (25/1/2019) pukul 09.50 Wib, cuitan yang disertai video ini sudah dicuit ulang lebih 1,6 ribu kali per tangkapan layar dibuat.

Kemudian, cuitan oleh akun 'jokoedy' (twitter.com/jokoedy6) juga menuliskan bahwa "Hari ini morowali bergejolak TKA CHINA sudah semena mena merendahkan PRIBUMI". Cuitan yang disertai emotikon bendera China ini sudah dicuit ulang lebih 1,5 ribu kali per tangkapan layar dibuat.

Lalu, channel Youtube 'MEDIA PRABOWO SANDI' (youtube.com/channel/UCwfCnSSD5Rnw4Jxlueu6-6Q), juga mengupload video aksi di Morowali dengan judul: Viral!! Ribuan TKA asal Tiongkok akhirnya keluar Dari persembunyian. Video ini sudah ditonton lebih dari 17 ribu kali.

Dalam debunk yang dilakukan, Aribowo Sasmito, Co-Founder, Head of Fact Checker Committee di Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) menyimpulkan, bahwa informasi itu kategori konten yang salah. Dimana konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah.

"Cuitan-cuitan yang dibuat sejumlah akun di atas menambahkan narasi yang tidak ada hubungannya dengan konteks asli dari video, untuk memelintir dan membangun premis mengenai TKA (Tenaga Kerja Asing)," tulisnya dalam debunk di laman grup FB Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Jumat.

Faktanya, video yang dibagikan itu adalah demo karyawan PT IMIP di Morowali yang ditujukan ke manajemen mengenai UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) yang saat ini sedang dalam proses pembahasan.

"Tidak ada hubungannya dengan TKA. Demo karyawan PT IMIP di Morowali adalah antara karyawan vs manajemen mengenai UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota)," tulisnya.

Kesimpulan ini, video itu adalah aksi mogok kerja karyawan PT IMIP sebagai upaya pekerja untuk mendesak Gubernur Sulteng mengeluarkan keputusan menaikan UMSK tahun 2019 sebesar 20 persen, menyusul gagalnya kesepakatan yang telah dibangun antara pihak perusahaan, serikat buruh dan Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali.

Sebagaimana yang dimuat di Antaranews(dot)com. Dengan judul "Ribuan karyawan IMIP Morowali mogok, Disnaker: karyawan-menejemen tak boleh saling intimidasi".

Dalam berita itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Umar Rasyid menyatakan bahwa dalam proses pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), tak diperbolehkan adanya saling intimidasi antara buruh dan manajemen perusahaan.

Alasannya, kata Umar di Morowali, Kamis, amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait UMSK, intinya adalah kesepakatan bersama.

"Nah, jika amanat yang terkandung adalah kesepakatan, maka sangat tidak patut jika ada salah satu pihak yang melakukan penekanan atau intimidasi kepada pihaknya lainnya," kata Umar Rasyid usai memantau akdi mogok sekitar 1.000 karyawan di lingkungan kawasan industri pertambangan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Kamis.

Aksi mogok ini sebagai upaya pekerja untuk mendesak Gubernur Sulteng mengeluarkan keputusan menaikan UMSK tahun 2019 sebesar 20 persen, menyusul gagalnya kesepakatan yang telah dibangun antara pihak perusahaan, serikat buruh dan Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali.

Umar mengatakan adalah kewenangan pemerintah Kabupaten Morowali untuk menetapkan besaran UMSK. Saat ini proses pembahasannya secara tripartit masih terus berjalan karena para pihak yang terlibat dalam pertemuan tripartit itu belum mencapai titik temu untuk saling bersepakat.

Dikatakannya, pertemuan tripartit untuk menentukan besaran UMSK di Kabupaten Morowali itu melibatkan perwakilan buruh, perwakilan perusahaan dan pemerintah sebagai mediator.

Oleh karena itu, kata Umar, selama proses pembahasan UMSK itu berlangsung, tak ada satu pun pihak yang diizinkan untuk menekan atau mengintimidasi pihak lainnya yang berkepentingan dengan UMSK atau pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan tripartit itu.

"Aksi unjuk rasa, orasi dan mogok kerja adalah bentuk-bentuk dari pengancaman dan intimidasi yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Padahal inti amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 adalah kesepakatan bukan pengancaman," ujar Umar.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini