Mendagri Dipanggil KPK Terkait Suap Proyek Meikarta

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 25 Januari 2019 09:29 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 25 337 2009192 mendagri-dipanggil-kpk-terkait-suap-proyek-meikarta-e9TRubsflm.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Tim penyidi‎k Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pada hari ini. Sedianya, Tjahjo akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.

Politikus PDI Perjuangan itu akan digali keterangannya untuk tersangka Bupati non-aktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY).

"Hari ini Tjahjo Kumolo, Mendagri diagendakan sebagai saksi untuk NHY," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Jumat (25/1/2019).

Sebelumnya, Neneng Hasanah Yasin menyeret nama Menteri Dalam Negeri‎ (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam persidangan perkara suap proyek Meikarta. Neneng menyebut Tjahjo sempat meminta bantuannya untuk mengurus izin proyek pembangunan Meikarta.

Tak hanya Mendagri, Neneng juga membongkar adanya dugaan permintaan uang dari Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa sebesar Rp1 miliar. Uang Rp1 miliar tersebut diduga berkaitan dengan proyek pembangunan Meikarta.

Dalam perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

Oleh karena itu, KPK menduga ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.‎

Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

(Baca Juga : Bupati Neneng Mengaku Diminta Tjahjo Kumolo Muluskan Izin Meikarta)

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

(Baca Juga : Dituding Minta Bupati Bekasi Muluskan Izin Meikarta, Ini Penjelasan Mendagri)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini