Kepala BNPT: Ba'asyir Tolak Ikut Program Deradikalisasi

Kamis 24 Januari 2019 13:50 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 24 337 2008822 kepala-bnpt-ba-asyir-tolak-ikut-program-deradikalisasi-1Z2yRRBr1S.jpg Kepala BNPT, Suhardi Alius (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius menyebut bahwa narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir menolak mengikuti program deradikalisasi. Pasalnya, mantan amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu punya pandangan atau ideologi sendiri dengan memegang teguh syariat Islam.

"Dia tidak mau ikut deradikalisasi karena bertentangan (dengan ideologinya-red), namun napiter (narapidana terorisme) yang lain masih ikut untuk mendapatkan pencerahan," kata Alius saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana mengutip dari Antaranews, Kamis (24/1/2019).

Diakuinya, memang ada napiter yang berpandangan 'hardcore' seperti Ba'asyir sehingga ogah mengikuti program deradikalisasi. Namun, pihaknya tetap mengupayakan agar minimal mereduksi pola pikir ideologi napiter itu sendiri.

Untuk wacana pembebasan bersyarat, menurut Suhardi pihaknya dilibatkan dalam tim assessment yang terdiri dari BNPT, lapas, Kejaksaan, dan Densus 88 Antiteror Polri.

Abu Bakar Ba'asyir

"Kami pantau orang ini bagaimana pola pikirnya dan kadang-kadang kita turunkan tim psikolog BNPT. Karena psikolog itu bisa tahu orang ini berbohong atau cuma ini saja," kata Alius.

Menurutnya, BNPT menggunakan ulama untuk mengajak diskusi para napiter untuk menyadarkan bahwa ajaran yang mereka anut sebenarnya begini menurut agama. Biasanya lanjut dia, BNPT mengirim ulama yang lebih tinggi ilmunya, jangan yang di bawah karena nanti malah diajarin.

"Dari sisi kemanusiaan, BNPT memberi pelayanan terbaik misalnya ada pendampingan karena yang bersangkutan sudah tua dan itu ada pendamping dan asistennya," papar mantan Kabareskrim Polri itu.

Namun demikian, dirinya enggan menjelaskan potensi bangkitnya sel para teroris yang sempat 'tertidur' bilamana Ba'asyir batal dibebaskan. Ia lebih menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu kepada pemerintah.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini