Kembangkan Kasus Suap Meikarta, Mantan Wabup Bekasi Dipanggil KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 24 Januari 2019 11:07 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 24 337 2008715 kembangkan-kasus-suap-meikarta-mantan-wabup-bekasi-dipanggil-kpk-CxCEFxgB6I.jpg Febri Diansyah (Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Pengembangan kasus tersebut mengarah ke pihak-pihak lain yang diduga turut kecipratan uang panas proyek Meikarta.

Dalam pengembangan perkara kasus suap Meikarta, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, pada hari ini. Politikus Demokrat tersebut sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati non-aktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY).

 Baca juga: IPPT Meikarta Sudah Mati, Mengapa Masih Bisa Terbit?

"Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka NHY," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

 Febri Diansyah (Okezone)

Selain mantan Wakil Bupati Bekasi, KPK juga memanggil dua saksi lainnya pada hari ini. Keduanya yakni, Kasie Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Jawa Barat, Yani Firman dan Kadis PUPR Bekasi, Jamaludin. Keduanya juga akan diperiksa untuk Neneng Hasanah Yasin.

 Baca juga: KPK Kembali Panggil Anggota DPRD dan Staf Setwan Bekasi soal Suap Meikarta

Sebagaimana dalam dakwaan suap proyek Meikarta, Yani Firman pernah disebut menerima uang dalam amplop sejumlah 90 ribu Dollar Singapura dari konsultan Lippo Group, Henry Jasmen P. Sitohan, Fitradjaja Purnama, dan Taryud‎. Diduga, uang tersebut berkaitan dengan rekomendasi pemberian izin tata ruang untuk proyek Meikarta.

Dalam pengembangan perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.

 Baca juga: KPK Beberkan Uang Pelesiran Anggota DPRD Bekasi ke Thailand dari Proyek Meikarta

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan dalam menggarap proyek Meikarta.

Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini