Uji Materi UU Advokat, Ahli Hukum: Wadah Organisasi Advokat Tak Perlu Diperdebatkan

Fadel Prayoga, Okezone · Rabu 23 Januari 2019 23:13 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 23 337 2008573 uji-materi-uu-advokat-ahli-hukum-wadah-organisasi-advokat-tak-perlu-diperdebatkan-TCsOoRhEzN.jpg ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 mengenai frasa kata 'organisasi advokat' pada Rabu (23/1/2018). Agenda sidang dengan nomor perkara 35/PUU-XVI/2018 itu yakni mendengar keterangan saksi ahli, yang salah satunya adalah pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar.

Dalam keterangannya, Zainal menjelaskan, wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia sejatinya tidak lagi jadi perdebatan. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Butir 4, Pasal 32 Ayat (3) dan (4) serta Pasal 33.

Jika mengacu pada historis tersebut, sesuai Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 maka wadah tunggal yang dimaksud ialah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), sehingga tak perlu lagi diperdebatkan.

"Tinggal merujuk ke organisasi mana yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan pembentukan sebagimana yang diatur dalam UU Advokat tersebut. Sederhananya, lembaga mana yang terbentuk dan merupakan pengejawantahan dari mekanisme yang diatur di dalam UU Advokat itulah yang merupakan lembaga sebagaimana dimaksud organisasi advokat," kata dia.

Menurut Zainal, pemerintah sejatinya menjustifikasi organisasi atau wadah tunggal yang dibentuk berdasarkan Undang-undang dan tidak boleh membiarkan terlebih mengakui wadah advokat baru.

"Nyatanya malah membiarkan. Begitu juga yang terjadi oleh Mahkamah Agung (MA). MA sudah pernah menegakkan hukum berdasarkan UU Advokat, namun belakangan berubah mengadopsi berbagai lembaga atau organisasi sejenis yang ada," paparnya.

Zainal menambahkan, perlu sikap tegas karena hal itu dapat merugikan masyarakat umum pencari keadilan. "Saatnya MK menjadi penyelamat atas berlarut-larutnya problem serupa. Mengambil posisi sebagai penyelamat atas tegaknya hukum dan tentu saja masa depan penegakan hukum itu sendiri," tandasnya.

Ilustrasi Peradi

Hal senada disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Aminuddin Imar. Menurutnya, sesuai Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, wadah tunggal profesi advokat jelas hanyalah Peradi. Wadah tunggal kata dia, juga akan memberikan kepastian hukum bukan hanya bagi advokat, namun juga bagi masyarakat pencari keadilan.

"Sebab akan terlindungi dari perbuatan dan atau tindakan malapraktik hukum yang dapat dilakukan seorang advokat," kata Aminuddin.

Sementara, mantan Ketua Komisi II DPR, Agustin Teras Narang yang dihadirkan sebagai saksi dari pemohon, mengatakan, setelah UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 disahkan, sebanyak delapan organisasi advokat melakukan deklarasi pembentukan Peradi.

"Deklarasi ini adalah merupakan perwujudan dari Pasal 32 Ayat (3) dan (4) itu, bahwa telah terjadi organisasi advokat yang tunggal, yang disepakati delapan organisasi," kata dia.

Ia mengaku bersyukur karena sebagai legislatif kala itu, pihaknya telah melaksanakan tugas sesuai harapan. "Apa-apa yang telah dibuat dengan pemerintah ternyata sudah direalisasikan," ujar Agustin menandaskan.

(put)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini