nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Yusril Ihza Mahendra: 200 UU Berhasil Dibuat di Era Pemerintahan Megawati

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 23 Januari 2019 17:15 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 23 337 2008407 yusril-ihza-mahendra-200-uu-berhasil-dibuat-di-era-pemerintahan-megawati-fV5KGzHlvY.jpg Foto: Reza/Okezone

JAKARTA - Menteri Kehakiman Kabinet Gotong Royong, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pengakuan atas prestasi Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang berhasil memberi landasan sistem hukum Indonesia pasca amandemen UUD 1945. KPK, PPATK, MK, dan berbagai reformasi lainnya lahir di era itu.

Hal itu diungkap Yusril saat menjadi pembicara di launching buku "The Brave Lady" yang mengisahkan kiprah Megawati saat menjadi Presiden RI di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (23/1/2019) siang. Peluncuran buku ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke 72 Megawati.

Buku itu digarap oleh tim yang terdiri dari antara lain Rokhmin Dahuri, dan mantan wartawan Kristin Samah. Yusril menjadi salah satu penulis di dalamnya.

Menurut Yusril, era Pemerintahan Megawati sangat luar biasa. Karena pada masa itu, lahir lembaga KPK, pemisahan TNI-Polri, serta yang paling sulit memisahkan pengadilan dari kewenangan pemerintah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

s

 (Baca juga: Megawati: Bukan Sombong, Saya Presiden RI Perempuan Satu-satunya)

Dia mengingat, tugas-tugas yang dibebankan pada kabinet memang sangat berat. Ada sidang tahunan MPR yang memberikan banyak tugas. Belum lagi kewajiban harus memberikan laporan kepada MPR atas hasil pelaksanaan tugas itu.

"Pemerintahan Mega harus mengerjakan banyak hal dalam masalah hukum akibat adanya Amandemen UUD 45 pasca reformasi. Banyak peraturan harus dibuat dan banyak lembaga baru harus diciptakan. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan ini merupakan buah atau hasil dari reformasi 98," jelas Yusril.

Kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menambahkan, pemerintah saat itu mengerjakan 200 rancangan undang-undang yang harus disiapkan dalam waktu sekitar 3,5 tahun masa Pemerintahan Megawati.

"Sekian banyak institusi baru diciptakan. Mahkamah Konstitusi, KPK, PPATK dan lainnya dibuat. Juga yang melakukan pekerjaan besar berupa pemisahan TNI dan Polri," kata Yusril.

ss

 (Baca juga: Menteri Kabinet Gotong Royong hingga Elite Politik Ramaikan Ultah Megawati)

Pihaknya harus mengerjakan UU TNI, UU Kepolisian RI, UU Kejaksaan RI, UU Mahkamah Agung, dan lain-lainnya.

"Alhamdulilah dengan bimbingan dan kesabaran luar biasa dari Ibu Megawati, yang tidak putus-putusnya memberikan arahan. Semua berhasil kita lakukan," jelas Yusril yang menjadi menteri termuda saat itu dan memimpin 27 ribu orang pegawai.

"Saya selalu dipanggil 'dik'," ujar Yusril.

Satu hal membuat Yusril sempat terkejut ketika Megawati memberikan dukungan agar Departemen Hukum dan HAM saat itu mengemukakan politik hukum pemerintah. Saat itu, Megawati mengatakan bahwa hukum Indonesia harus dibangun atas dasar hukum kita sendiri. Yang bisa diangkat dari hukum adat, hukum islam, hukum eks kolonial Belanda dan konvensi-konvensi Intenasional.

"Dan begitu banyak produk perundang-undangan dan itu juga yang masih dipakai," kata Yusril.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini