nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkumham: Remisi Pembunuh Wartawan Bali Jangan Dilihat Secara Politis

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 23 Januari 2019 13:50 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 23 337 2008282 menkumham-remisi-pembunuh-wartawan-bali-jangan-dilihat-secara-politis-2edliQ4gwr.jpg Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly tak peduli dengan kecaman terhadap pemerintah lantaran memberikan remisi tambahan kepada I Nyoman Susrama, otak pembunuhan wartawan Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

Ia hanya meminta pemberian remisi tambahan yang diberikan kepada I Nyoman Susrama tak dilihat secara politis.

"Kalau kecaman kan bisa saja, tapi kalau orang itu sudah berubah bagaimana?, Kalau kamu berbuat dosa berubah, masuk neraka terus enggak kan?Jadi jangan melihat sesuatu sangat politis," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

(Baca Juga: Menkumham Sebut Pembunuh Wartawan Bali Tidak Diberikan Grasi, tapi Remisi Perubahan)

Ilustrasi

Menurut Yasonna, pemberian remisi tambahan juga diberikan agar lapas mampu menampung para napi. Sebab, pemberian remisi tambahan akan mengurangi banyaknya napi di Indonesia.

"Jadi, dihukum itu orang tidak dikasih remisi, (kalau gitu) enggak muat itu lapas semua kalau semua dihukum, enggak pernah dikasih remisi," ucapnya.

Yasonna menegaskan, I Nyoman Susrama juga telah mengikuti seluruh prosedur sebelum mendapat remisi tambahan dari pemerintah. Selain itu, ia memastikan bahwa otak pembunuhan wartawan Bali ini juga berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya.

(Baca Juga: Kasus Penganiayaan Jurnalis RTV di Banten, IJTI Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku)

Yasonna melanjutkan, pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama juga telah dipertimbangkan berdasarkan Keppres Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

"Itu harus melalui itu, kan prosedurnya ada, tapi pertimbangan dari kita. Itu kan dasar aturannya Keppres," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini