Ini Alasan Pemerintah Mengkaji Kembali Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 22 Januari 2019 16:23 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 22 337 2007884 ini-alasan-pemerintah-mengkaji-kembali-pembebasan-abu-bakar-ba-asyir-FYNw1Pa9PJ.jpg Wapres RI, JK (foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah Indonesia tengah melakukan kajian mendalam, terkait pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir. Menurut JK, kajian tersebut sangat penting dilakukan supaya tidak ada gugatan di kemudian hari.

Apalagi saat ini Ba'asyir belum bersedia meneken surat kesetiaan terhadap NKRI, dan Pancasila sebagaimana aturan yang selama ini menjadi pedoman untuk bebas bersyarat.

"Saya tidak tahu perkembangannya, tapi itu pembahasan kalau enggak memenuhi aspek hukum yang minimal itu, agak sulit juga, nanti dibelakang hari orang gugat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

 (Baca juga: Jokowi: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Bersyarat Bukan Murni)

abu bakar

JK menegaskan, pertimbangan untuk membebaskan Ba'asyir semata-mata karena persoalan kemanusiaan. Mengingat Ba'asyir sudah sepuh dan sakit-sakitan. Namun begitu, pengkajian aspek hukum untuk melakukan pembebasan mesti dilakukan supaya tidak ada hal yang dilanggar.

"Ya hanya kemanusiaan karena itu sakit umur 80 tahun, kemudian kesehatan juga. Tapi harus dikaji aspek hukumnya dan ketersediaan beliau untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti taat kepada NKRI. Itu syarat-syarat yang biasa saja sebetulnya," tutur dia.

JK menambahkan, pemerintah Indonesia tidak mungkin membuat aturan baru untuk mengakomodir pembebasan Ba'asyir meski yang bersangkutan belum bersedia meneken surat kesetiaan terhadap NKRI. Menurut dia, aturan hukum dibuat agar berlaku umum, tak hanya untuk seseorang saja.

"Ya tentu tidak mungkin satu orang dibikinkan peraturan. Harus bersifat umum peraturan itu," tandasnya.

s

 (Baca juga: Australia Keberatan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Ini Tanggapan Wapres JK)

Diwartakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Abu Bakar Ba'asyir. Namun belakangan Menko Polhukam Wiranto menyebut pembebasan tersebut mesti dikaji lebih dalam.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini