KPK Beberkan Uang Pelesiran Anggota DPRD Bekasi ke Thailand dari Proyek Meikarta

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 21 Januari 2019 21:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 21 337 2007522 kpk-beberkan-uang-pelesiran-anggota-dprd-bekasi-ke-thailand-dari-proyek-meikarta-4D9ae36HB2.jpg Maket Meikarta. Foto/Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan uang pelesiran yang diterima anggota DPRD Bekasi beserta keluarganya dari proyek Meikarta. KPK mengidentifikasi sejumlah anggota DPRD masing-masing menerima uang kisaran Rp9 juta sampai Rp11 juta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, uang tersebut hanya untuk satu anggota DPRD Bekasi. Uang tersebut belum termasuk bagi anggota keluarga lainnya yang diajak untuk berlibur ke Thailand.

‎"Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga hanya menerima pembiayaan jalan-jalan ke Thailand telah mulai mengembalikan uang pada KPK dengan jumlah variatif, antara Rp9-11 juta per orangnya. Jadi jika berangkat sekeluarga, tinggal dikalikan per orang dari jumlah tersebut," ungkap Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Sejumlah anggota DPRD Bekasi beserta keluarganya diduga mendapatkan uang pelesiran untuk liburan ke Pattaya Thailand selama tiga hari dua malam dengan berbagai fasilitas mewah. Uang tersebut diduga bersumber dari pengurusan perubahan tata ruang proyek Meikarta.

Foto/Okezone 

Sejauh ini, KPK telah menerima pengembalian uang plesiran proyek Meikarta yang diterima ‎oleh anggota DPRD Bekasi senilai Rp180 juta. Kata Febri, uang Rp180 juta yang diterima KPK tersebut berasal dari dua anggota DPRD Bekasi.

"Dua orang unsur DPRD Kabupaten Bekasi yang total mengembalikan Rp180juta‎," terangnya.

Baca: Tjahjo Kumolo Siap Diperiksa KPK Terkait Ucapan Bupati Neneng 

Baca: Pengakuan Eks Bupati Bekasi Sebut Nama-Nama Baru di Sidang Meikarta

KPK masih mendalami aliran uang pelesiran yang diterima ‎anggota DPRD Bekasi dari proyek Meikarta. Sejumlah anggota DPRD Bekasi yang kecipratan dana panas tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan perubahan aturan tata ruang untuk proyek Meikarta.

Foto/Okezone 

Hal tersebut didalami KPK lewat sejumlah saksi pada hari ini yang, yakni anggota DPRD Bekasi, H Saefullah; tiga Staf Sekretaris Dewan (Setwan) yakni, Rosid Hidayatulloh Namin, Joko Dwijatmoko, dan Fika Kharisma Sari; serta satu Staf Pansus DPRD Bekasi, Mirza Swandari Riyatno.

"KPK masih fokus mendalami proses pembentukan Pansus RDTR, pembahasan pembentukan aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi serta sejumlah anggota DPRD yang diduga dibiayai berlibur ke Thailand," ungkapnya.

Baca: Kasus Suap Meikarta, Bupati Neneng: Sekda Pemprov Jabar Minta Rp1 Miliar 

Dalam pengembangan perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan dalam menggarap proyek Meikarta.

Foto/Okezone 

Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

(fzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini