nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

5 Eks Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 21 Januari 2019 19:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 21 337 2007455 5-eks-anggota-dprd-sumut-dituntut-4-tahun-penjara-mZpElq4f2G.jpg Sidang Suap DPRD Sumut (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Lima mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yakni, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga‎ dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penunut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain dituntut empat tahun penjara, Jaksa juga menuntut kelimanya untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Ferdian Adinugroho di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Kelimanya juga dituntut oleh Jaksa agar dicabut hak politiknya selama empat tahun ‎setelah menjalani hukuman pidana pokok. Kata Jaksa, khusus terdakwa Tiasiah dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp250 juta.

Baca Juga: Total 36 Orang Ditahan KPK Terkait Kasus Suap DPRD Sumut

Gedung KPK

Diketahui, Rijal Sirait, Fadly Nurzal dan Rooslynda Marpaung merupakan anggota DPRD periode 2009-2014. Sedangkan, Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

Kelima anggota DPRD tersebut didakwa menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Menurut jaksa, Rijal Sirait menerima uang Rp477 juta. Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp960 juta.

Kemudian, Rooslynda menerima Rp885 juta. Rinawati Sianturi menerima Rp505 juta. Sementara, Tiasiah Ritonga, menurut jaksa, menerima Rp480 juta.

Uang tersebut diduga diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, Rinawati dan Tiasiah memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Baca Juga: Eks Anggota DPRD Sumut Buronan KPK Menyerahkan Diri

KPK

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selanjutnya, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Atas perbuatannya, kelima anggota DPRD tersebut dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini