Kemendes PDTT Bantah Tudingan Kunker Presiden ke Desa Dibiayai BNI

Fakhri Rezy, Okezone · Minggu 20 Januari 2019 13:41 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 20 337 2006921 kemendes-pdtt-bantah-tudingan-kunker-presiden-ke-desa-dibiayai-bni-sVkfrXLtN2.JPG Jokowi (Foto: Fakhrizal Fakhri/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membantah tudingan yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo di Garut 19 Januari 2019 dibiayai oleh BNI.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid menegaskan, kegiatan yang juga dihadiri oleh sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut tidak menggunakan anggaran non prosedural.

 Baca juga: Said Didu Sindir BUMN Tanggung Kunjungan Jokowi ke Garut, Ini Kata BNI

"Untuk budget (biaya) konsumsi, uang saku, dan transportasi, kita pakai anggaran dari program sosialisasi. Karena kegiatannya memang bertujuan untuk menyosialisasikan dana desa, yang saat itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya di Jakarta, Minggu (20/1/2019).

 Jokowi di Garut (Okezone)

Adapun kaitannya antara Kunker Presiden ke Garut dan BNI, Taufik menjelaskan, berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan PT BNI Tbk yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 April 2018 lalu, keduanya berkomitmen untuk bekerjasama mengembangkan BUMDes. Dalam hal ini, Kemendes PDTT memfasilitasi BNI untuk menjadi mitra BUMDes.

 Baca juga: Jokowi Borong Sabun Cuci Piring Senilai Rp2 Miliar

"Kalaupun ada fasilitas dari BNI, itu lebih kepada menghadirkan mitra BNI itu tadi, yaitu para BUMDes-BUMDes. Di sisi lain, kita membantu BNI untuk menyosialisasikan program-program BNI seperti KUR dan bantuan-bantuan permodalan untuk BUMDes, juga untuk program BUMDes Binaan. Jadi sebenarnya, ini adalah kerjasama yang seimbang,"ujarnya.

Ia mengakui, hampir di setiap kegiatan yang diselenggarakan Kemendes PDTT juga dihadiri oleh BNI (dan beberapa mitra Kemendes PDTT lainnya), terutama kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes. Sebab menurutnya, Kemendes PDTT dan BNI memiliki azas saling membutuhkan dalam mengembangkan BUMDes.

 Baca juga: Pagi Hari di Garut, Jokowi Tinjau Petani Menanam Padi

"Kita tentu ingin BUMDes-BUMDes berkembang dan maju agar ekonomi perdesaan semakin meningkat, dan desa bisa hidup mandiri. Di sisi lain, kalau BUMDes-nya besar, maju, sukses, ini juga menguntungkan BNI karena ada KUR. Di sisi lain lagi, KUR juga dibutuhkan BUMDes sebagai injeksi," ujarnya.

Selain itu ia mengatakan, Kemendes PDTT juga telah memfasilitasi BNI untuk menjadi Agen 46 di BUMDes-BUMDes. Dengan adanya Agen 46 ini, lanjutnya, BNI tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membangun kantor di desa-desa. Di sisi lain, hal tersebut juga menguntungkan warga desa, karena mempermudah desa dalam mengakses layanan perbankan.

"Jadi, kalau di setiap acara yang kita selenggarakan ada BNI, itu karena memang kita sudah melakukan MoU bukan meminta fasilitas untuk membiaya," terangnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini