nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Cecar Ketua PN Semarang soal Dugaan Suap Hakim

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 18 Januari 2019 18:38 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 18 337 2006394 kpk-cecar-ketua-pn-semarang-soal-dugaan-suap-hakim-hqnn20JiV5.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Purwono Edi Santosa terkait dugaan penerimaan uang suap oleh hakimnya dalam mengurus sebuah perkara. 

Sebagaimana hal tersebut terungkap dari materi pemeriksaan Purwono Edi hari ini. Sedianya, Purwono Edi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret Hakim non-aktif PN Semarang, Lasito.

"Pemeriksaan lanjutan ini penyidik terus mendalami proses praperadilan dan dugaan penerimaan uang oleh hakim PN Semarang‎," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).

Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kedua tersangka itu yakni, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Hakim PN Semarang, Lasito.

Ilutrasi Korupsi

Ahmad Marzuki diduga menyuap Lasito sebesar Rp700 juta untuk memuluskan putusan praperadilan yang sedang berproses di PN Semarang. ‎Uang yang diberikan kepada Lasito diduga untuk mempengaruhi putusan praperadilan yang diajukan oleh Marzuqi.

Adapun, praperadilan tersebut yakni terkait penetapan Ahmad Marzuki sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuki, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini