nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkumham & Mendagri Pantau Pelaksanaan Rekam Cetak e-KTP di Lapas Cipinang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 17 Januari 2019 11:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 17 337 2005663 menkumham-mendagri-pantau-pelaksanaan-rekam-cetak-e-ktp-di-lapas-cipinang-PfUeXd1LJZ.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly memantau pelaksanaan rekam cetak e-KTP di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (17/1/2019). Rekam cetak e-KTP ini digelar serentak di seluruh lapas se-Indonesia mulai 17-19 Januari 2019.

Pelaksanan rekam cetak e-KTP ini difasilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar rumah tahanan negara (rutan) bisa menggunakan hak konstitusionalnya serta mengeliminir terbuangnya suara pada Pemilu 2019 yang berlangsung pada tanggal 17 April mendatang.

Yassona mengatakan, narapidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan hakim masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia pada umumnya dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas hak-hak tersebut.

"Hak memilih bagi warga negara perlu mendapat pelindungan maksimal dari pemerintah. Pelindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam pesta demokrasi karena suara mereka juga sangat berpengaruh bagi arah masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

 (Baca juga:12 Ribu E-KTP di Yogyakarta Dibakar, Ini Penyebabnya)

sa

Ditjen PAS telah berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU, dan Bawaslu untuk mensukseskan acara ini sebagai momentum yang sangat berharga bagi narapidana dan tahanan yang belum memiliki KTP-el sehingga mereka akan mendapatkan identitas resmi.

"Ini adalah untuk pumatakhiran data kependudukan bagi narapidana dan tahanan untuk memastikan terpenuhinya hak pilih Warga Negara Indonesia yang di dalam lapas/rutan guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 karena Pemilu adalah tanggungjawab semua lapisan," kata Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami.

Sri menerangkan, seluruh warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam menentukan hak politiknya. "Bukan hanya panitia penyelenggara dan pemerintah, tidak terkecuali bagi narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia," ucapnya.

 (Baca juga: Mulai 27 Desember, Dukcapil Jemput Bola Perekaman E-KTP Serentak Secara Nasional)

Sri juga mendorong UPT Pemasyarakatan untuk memberikan dukungan fasilitas demi kelancaran proses rekam cetak e-KTP seperti penyediaan ruangan, perangkat pengolah data, dan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan laporan UPT Pemasyartakatan pada masing-masing wilayah, hanya sebanyak 79.763 orang atau 31% dari total 245.694 warga binaan pemasyarakatan (WBP) seluruh Indonesia yang memiliki e-KTP. Sedangkan 69% lainnya belum terdata karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

WBP yang menggunakan hak pilihnya di lapas/rutan akan dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau pemilih di luar domisili dan akan diberikan keterangan sebagai DPTb. Salah satu syaratnya adalah pemilih tersebut harus memiliki KTP-el sebagaimana diatur dalam pasal 348 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Nantinya saat pelaksanaan Pemilu 2019, di lapas/rutan tidak diberlakukan TPS khusus, namun KPU akan memfasilitasi adanya TPS di dalam lapas/rutan sesuai dengan risiko apabila ada narapidana yang akan melaksanakan pencoblosan di luar lapas/rutan. Kecuali jumlah DPT sangat minim, maka panitia TPS di luar lapas/rutan setempat akan memfasilitasi pencoblosan di dalam lapas/rutan.

Karena isi lapas dan rutan cenderung fluktuatif, rekam cetak KTP-el akan dilaksanakan kembali pada Februari 2019 dan 30 hari sebelum hari pencoblosan, termasuk bagi Anak di LPKA yang hingga Bulan April sudah mencapai 17 tahun.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini