nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kompolnas & Komjak Diminta Turun Tangan soal Penerbitan SP3 Kasus Bos Gula

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 16 Januari 2019 01:17 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 15 337 2004947 kompolnas-komjak-diminta-turun-tangan-soal-penerbitan-sp3-kasus-bos-gula-mxtx8o8BhI.jpg ilustrasi

JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain menilai, pihak Kompolnas dan Komisi Kejaksaan (Komjak) harus turun tangan terkait dengan penerbitan SP3) kasus dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf.

Zulkarnain menjelaskan, kedua Komisi itu memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja Polri dan Kejaksaan Agung. Oleh sebab itu, kata dia, keterangan kedua institusi itu dinilai penting untuk meluruskan penghentian dihentikannya kasus itu.

"Ya komisi kepolisian, komisi kejaksaan (yang mengawasi),” kata Zulkarnain, saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Kendati begitu, Zulkarnain tetap mengakui bahwa kedua lembaga itu memang memiliki keterbatasan kewenangan. Pasalnya, Kompolnas dan Komjak tidak bisa terlalu dalam masuk kedalam materi penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan Kejagung.

Mengenai perkara ini sendiri, Zulkarnain menuturkan bahwa selama ini yang dikembalikan oleh Kejaksaan kepada Polri adalah berkas perkara, bukan SPDP. Menurutnya, jika memang SPDP tidak disertai dengan tindak lanjut pengiriman berkas, maka mungkin saja SPDP dikembalikan.

(Baca Juga: 3 Kali Praperadilan, Perkara Bos Gula Berakhir dengan SP3)

Namun dia mengingatkan bahwa ketika SPDP dikeluarkan itu berarti sudah ada bukti yang cukup. “Padahal SPDP itu keluar tentu sudah ada bukti yang cukup juga. Harus ada kejelasan,” tutur Zulkarnain.

Di sisi lain, Zulkarnain mengungkapkan, dalam hal ini sebetulnya ada fungsi dari DPR untuk meminta klarifikasi Polri maupun Kejaksaan terkait penanganan sebuah perkara.

Pertanyaan kepada penegak hukum menurutnya dapat dilakukan dalam kemitraan antar lembaga penegak hukum dengan Komisi III DPR. Namun, juga diterangkannyam, secara teknis DPR tidak dapat masuk lebih dalam. Karena semestinya yang dapat masuk secara teknis adalah lembaga penegak hukum, yakni Polri dan Kejaksaan.

“Yang bisa masuk secara teknis antara lain ya itu, (Polri) dengan Kejaksaan itu saling kontrol, cuma biasanya dalam praktik, masih banyak kendala,” ungkap Zul.

Kemudian, saat disinggung apakah KPK bisa mengambil peranan dalam situasi seperti ini, Zul menyebut pengawasan KPK baru dapat dilakukan jika ada masyarakat yang melaporkan dugaan suap menyuap dalam penanganan perkara tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Polri menyatakan terbuka kepada siapapun yang ingin menanyakan penanganan kasus, terlebih Komisi III DPR RI yang berencana mengklarifikasi kasus itu.

"Pihak manapun apalagi DPR, masyarakat lapisan manapun, yang meminta apa saja klarifikasi apa saja kepada kepolisian, kepolisian siap untuk jelaskan itu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dikonfirmasi terpisah.

(Baca Juga: Penghentian Penyidikan Kasus Bos Gula Dinilai Janggal)

Yang jelas, sambung Iqbal, jika ada upaya Kepolisian dalam hal ini menerbitkan SP3 sudah sesuai prosedur dan tahapan yang dilalui seperti gelar perkara. Mantan Wakapolda Jawa Timur ini menjelaskan, terbitnya SP3 lantaran tidak ditemukannya cukup bukti dugaan tindak pidana.

“Itu (terbitnya SP3) sudah sesuai SOP,” ujarnya.

Surat Direktur Tipideksus tertanggal 14 Desember 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara itu dihentikan demi hukum.

Surat bernomor B/279B/XII/RES.2.3/2018/Dit Tipidesksus itu, juga memuat alasan penghentian penyidikan adalah karena Nebis in idem dan Kedaluarsa. Padahal sebelumnya, polisi menyatakan akan mengejar bukti-bukti sampai ke luar negeri.

Dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika pelapor Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo dengan Direktur Utama yakni Gunawan Jusuf. Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan dalam bentuk Time Deposit mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk Time Deposit.

Pengacara Toh Keh Siong, Denny Kailimang menduga Gunawan menggunakan dana pinjaman itu untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN kemudian tidak mengembalikan uang tersebut hingga kini.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini