nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Suap Meikarta, KPK Cermati Kesaksian Bupati Neneng soal Tjahjo Kumolo

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 14 Januari 2019 20:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 14 337 2004427 suap-meikarta-kpk-cermati-kesaksian-bupati-neneng-soal-tjahjo-kumolo-W7LFHQbQWx.jpg Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati kesaksian Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam suap proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung. Terutama terkait permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar memuluskan izinnya.

"Tentu kami cermati dulu fakta-fata di persidangan tersebut‎ dan juga melihat fakta yang terkait lain dalam penyidikan yang saat ini sedang berjalan, karena sebelumnya kan kita sudah memeriksa Dirjen Otda," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

KPK telah mengantongi keterangan dari Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono terkait proses perizinan yang diberikan untuk membangun Meikarta. Sebab, kata Febri, ada dua kewenangan yakni, Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat terkait pemberian izin.

"Ada dua otoritas atau ada lebih dari satu otoritas atau instansi yang mempunyai kewenangan dan melaksanakan kewenangannya terhadap izin proyek Meikarta. Ketika ada proses tersebut dan ada risiko proses di dua instansi tidak berkesesuaian. Maka itu, menjadi alasan Kemendagri melakukan rapat lainnya mempertemukan pihak-pihak terkait tersebut," ujarnya.

(Baca Juga: Bupati Neneng Mengaku Diminta Tjahjo Kumolo Muluskan Izin Meikarta)

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun, kenyataannya Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

Tjahjo Kumolo

KPK menduga ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja diubah anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.‎

Awalnya kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan megaproyek yang sedang digarap anak usaha PT Lippo Group PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

(Baca Juga: Dituding Minta Bupati Bekasi Muluskan Izin Meikarta, Ini Penjelasan Mendagri)

Diduga Neneng dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahapan.

Bupati Neneng

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang tersebut diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini