nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anggota DPRD Jepara Diperiksa KPK Terkait Suap PN Semarang

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 10 Januari 2019 11:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 10 337 2002452 anggota-dprd-jepara-diperiksa-kpk-terkait-suap-pn-semarang-MnQ9lWmlR6.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Harits Tryan/Okezone)

JAKARTA - Nama anggota DPRD Jepara dari Fraksi PPP, Agus Sutisna kembali masuk dalam agenda pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemulusan putusan praperadilan yang sedang ditangani oleh PN Semarang.

"Agus Sutisna, Anggota DPRD Jepara diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM (Ahmad Marzuqi)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kedua tersangka itu yakni, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Hakim PN Semarang, Lasito.

(Baca juga: KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Jepara Terkait Suap Hakim)

Ahmad Marzuki diduga menyuap Lasito sebesar Rp700 juta untuk memuluskan putusan praperadilan yang sedang berproses di PN Semarang. ‎Uang yang diberikan kepada Lasito diduga untuk mempengaruhi putusan praperadilan yang diajukan oleh Marzuqi.

Gedung KPK

Adapun, praperadilan tersebut yakni terkait penetapan Ahmad Marzuki sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuki, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini