Anggota DPRD Bekasi Kecipratan Duit Meikarta, KPK: Sudah Dikembalikan Rp100 Juta

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 09 Januari 2019 00:02 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 08 337 2001778 anggota-dprd-bekasi-kecipratan-duit-meikarta-kpk-sudah-dikembalikan-rp100-juta-SfuoM1U31O.jpg Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada beberapa anggota DPRD Bekasi yang kecipratan aliran uang suap proyek pembangunan Meikarta. Aliran uang tersebut disinyalir untuk membiayai kegiatan pelesiran sejumlah anggota DPRD Bekasi dan keluarganya.

Hal tersebut terbukti dari adanya pengembalian uang sebesar Rp100 juta oleh beberapa anggota DPRD Bekasi ke lembaga antirasuah pada saat proses pemeriksaan. Sayangnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah tidak membeberkan identitas legislator Bekasi yang sudah mengembalikan uang.

‎"Selama proses pemeriksaan sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari beberapa anggota DPRD Bekasi. Sejauh ini berjumlah sekitar Rp100 juta," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

‎KPK sendiri telah mengantongi keterangan terkait dugaan adanya aliran suap proyek Meikarta untuk pelesiran tersebut dari anggota DPRD Bekasi asal Demokrat, Taih Minarno, pada hari ini.‎ Selain Minarno, ada beberapa anggota DPRD Bekasi yang telah diperiksa oleh KPK sebelumnya.

Mereka yang pernah diperiksa yakni, tiga pimpinan DPRD Bekasi, Sunandar, Daris, dan Mustakim. Dari pemeriksaan unsur legislator Bekasi itu, KPK mendalami soal perubahan aturan tata ruang yang baru di Bekasi.

"Sedang terus kami dalami keterkaitan antara pembiayaan beberapa anggota DPRD Bekasi dan keluarga untuk liburan ke luar negeri dengan kepentingan membahas revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi‎," jelasnya.

KPK sudah mengendus ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh sejumlah pihak di DPRD Bekasi ntuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.‎

Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Bupati Neneng

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS). Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan. Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini