KPK Sinyalir Uang Suap Meikarta Mengalir untuk Pelesiran Anggota DPRD Bekasi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 08 Januari 2019 22:55 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 08 337 2001769 kpk-sinyalir-uang-suap-meikarta-mengalir-untuk-pelesiran-anggota-dprd-bekasi-cd4ZB8Wxea.jpg Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran suap pembangunan mega ‎proyek Lippo Group, Meikarta, yang mengalir ke anggota DPRD Bekasi. Uang suap dari proyek Meikarta disinyalir digunakan untuk membiayai pelesiran atau wisata sejumlah anggota DPRD Bekasi dan keluarganya.

Sebagaimana fakta baru tersebut terungkap dari materi pemeriksaan terhadap anggota DPRD Bekasi, Taih Minarno hari ini. Taih diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bekasi.

"KPK mendapatkan informasi adanya dugaan pembiayaan wisata ke luar negeri untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi dan keluarga," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

KPK sendiri telah mengendus ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare.

Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare. Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RT/RW) yang baru di Bekasi. Diduga, ada anggota DPRD Bekasi yang sengaja merubah aturan itu untuk memuluskan kepentingan proyek Meikarta.

Kejanggalan perubahan aturan tata ruang tersebut juga turut ditelisik penyidik KPK terhadap Taih Minarno pada pemeriksaan kali ini. Taih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kadis PUPR Bekasi, Jamaludin.

"Hari ini diperiksa saksi Taih Minarno dalam kapasitas sebagai Ketua Pansus RDTR Kabupaten Bekasi. Kami dalami bagaimana proses pembahasan RDTR tersebut, siapa yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang dan juga dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi," terangnya.

Febri menegaskan, pihaknya hingga saat ini masih mendalami siapa saja legislator Bekasi yang diduga kecipratan‎ dana panas dari proyek Meikarta untuk mengubah aturan yang tidak sewajarnya.

"Sedang terus kami dalami keterkaitan antara pembiayaan beberapa anggota DPRD Bekasi dan keluarga untuk liburan ke luar negeri dengan kepentingan membahas revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi‎," paparnya.

‎Awalnya, KPK sendiri telah berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Bupati Neneng

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (Dir Ops) Lippo Group, Billy Sindoro (BS). Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas. Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini