Aher Kembali Mangkir, KPK: Sudah Ditelefon Tak Direspons

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 07 Januari 2019 23:26 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 07 337 2001262 aher-kembali-mangkir-kpk-sudah-ditelefon-tak-direspons-dlFYMJXNwe.jpg Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan (Aher) kembali mangkir saat dipanggil ulang pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta hari ini. Aher sudah dua kali mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengaku pihaknya sama sekali tidak memperoleh surat keterangan ketidakhadiran dari politikus senior PKS tersebut. Padahal, KPK telah mengirimkan surat panggilan ke kediaman Aher di Bandung, Jawa Barat.

"KPK memastikan telah mengirimkan surat panggilan ke rumah yang bersangkutan di Jalan Otto Iskandar Dinata di Bandung," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/1/2019).

Menurut Febri, surat panggilan yang dikirim KPK untuk Aher, tercatat telah diterima oleh seorang bernama Yogi di rumah tersebut pada 29 Desember 2018. Dijelaskan Febri, alamat surat yang dikirim KPK merupakan alamat yang sama dengan pengiriman surat sebelumnya yang sudah diterima saksi.

"KPK juga telah menghubungi nomor telefon genggam saksi, namun tidak direspons. Sejak minggu lalu, kami juga sudah sampaikan rencana pemanggilan sebagai saksi," sambungnya.

Febri berharap, ‎sebagai warga negara yang baik, Aher dapat memberi contoh dan menunjukkan itikad baik untuk kooperatif datang ke KPK. Jika memang ada kendala hadir karena alasan yang sah, tekan Febri, maka dapat mengonfirmasi pada KPK. "Namun sejauh ini tidak ada pemberitahuan dari yang bersangutan ke KPK," tegasnya.

Oleh karenanya, KPK akan kembali memanggil Aher sesuai hukum acara yang berlaku. KPK meminta Aher dapat hadir dan kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan selanjutnya.

"Dan tidak justru beresiko mempersulit rencana pemeriksaan sebagai saksi yang merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan," terangnya.

Sebelumnya, ‎Wakil Aher di Jawa Barat, Deddy Mizwar, telah lebih dahulu diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada Rabu, 12 Desember 2018. ‎Dari pemeriksaan Deddy Mizwar, KPK menelisik proses pemberian rekomendasi perizinan lahan dalam membangun proyek Meikarta.

KPK mengendus ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah untuk memuluskan kepentingan proyek Meikarta.

Pemkab Bekasi sendiri telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.

Jubir KPK Febri Diansyah

Awalnya, KPK sendiri telah berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ). Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas. Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini