2 Fraksi di DPR Interupsi soal Uighur di Rapat Paripurna

Muhamad Rizky, Okezone · Senin 07 Januari 2019 15:24 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 07 337 2001042 2-fraksi-di-dpr-interupsi-soal-uighur-di-rapat-paripurna-CYR89WNLSb.jpg Suasana DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan III tahun 2018-2019 diwarnai interupsi atau menyampaikan usulan kepada pimpinan rapat. Interupsi disampaikan sejumlah anggota dewan yang menghadiri rapat.

"Interupsi pada kesempatan kali ini ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di belahan dunia kita ini ada tragedi kemanusiaan hari ini, detik ini, dimana umat muslim di Uighur, China," Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, dalam Rapat Peripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (7/1/2019).

Yandri mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah China kepada umat muslim Uighur sungguh keterlaluan. Ia meminta agar DPR mengambil sikap terkait kekerasan yang terjadi kepada etnis Uighur di China tersebut.

"Untuk itu kita minta kepada semua pihak termasuk pemerintah Indonesia atau pun Kedubes Indonesia di Bejing, termasuk pimpinan DPR dimana kita semua untuk mengutuk itu karena tidak elok kita membiarkan ada umat manusia yang haknya sama di muka bumi," tuturnya.

DPR

Baca Juga: Sidang Paripurna DPR, Bamsoet Targetkan 5 RUU Segera Menjadi UU

Dalam hal ini Fraksi PAN kata Yandri, mengutuk keras aksi yang dilakukan pemerintah China kepada umat muslim Uighur.

"Kami harap pimpinan DPR ikut menyampaikan pernyataan sikap bahwa itu tidak kita setujui dan harus mengutuk itu sungguh-sungguh dan kalau perlu kelembagaan DPR ini sampaikan surat resmi ke Kedubes China di Indonesia dan kirim ke Presiden China agar Indonesia bisa dilihat benar menegakan nilai-nilai Pancasila," paparnya.

Hal serupa juga diungkapkan anggota DPR Fraksi PPP, Lena Maryana Mukti. Ia menilai sejauh ini pemerintah baru sampai tahap meminta penjelasan ke pemerintah China.

"Sejalan dengan apa yang disampaikan pak Yandri soal Uighur sejauh ini yang kita ketahui pemerintah baru pada langkah minta penjelasan ke pemerintah China dan kami sebagai anggota Komisi I secara individual juga sudah menyatakan sikap untuk meminta pemerintah China melalui kedubes di Jakarta untuk menjelaskan secata keseluruhan situasi dan kondisi muslim Uighur di Tiongkok," tukasnya.

Baca Juga: DPR Gelar Paripurna, Bahas Perubahan Prolegnas hingga RUU Konvensi Minimata

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini