Sedang di London, Soni Sumarsono Minta Dijadwal Ulang Pemeriksaan oleh KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 07 Januari 2019 15:02 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 07 337 2001028 sedang-di-london-soni-sumarsono-minta-dijadwal-ulang-pemeriksaan-oleh-kpk-8kdxpxKEXi.jpg Soni Sumarsono. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan ‎dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono. Diketahui, Soni sedang ada kegiatan di Kota London, Inggris, dan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK pada hari ini.

Soni meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi pada Kamis besok.‎

"Kami mendapat surat pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang Kamis 10 Januari 2019 karena ada kegiatan lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/1/2019).

Soni sendiri akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka mantan Kadis PUPR Bekasi, Jamaludin‎. Belum diketahui apa yang akan didalami KPK dari keterangan Soni Sumarsono terkait perkara ini.

(Baca juga: Dirjen Otda Soni Sumarsono Dipanggil KPK terkait Kasus Meikarta)

Soni Sumarsono. (Foto: Okezone)

Sebelumnya, KPK mengendus adanya kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan proyek Meikarta. Sebab berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, Meikarta mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun kenyataannya, mereka mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

Oleh karena itu, KPK menduga ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga aturan tersebut sengaja diubah untuk memuluskan kepentingan proyek Meikarta.

Pemkab Bekasi sendiri telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan, dan perkantoran di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.

Awalnya KPK sendiri telah berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan tersangka. Meikarta merupakan megaproyek yang sedang digarap anak usaha PT Lippo Group yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni ‎Bupati Bekasi periode 2017–2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY); dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya, yaitu dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP); serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian ada Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J); Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN); Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

(Baca juga: Terkait Suap Meikarta, KPK Panggil Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan)

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. (Foto: Okezone)

Diduga Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan pembangunan proyek Meikarta. Adapun izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahap.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen komisi fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini