nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Jepara Diperiksa KPK Terkait Suap Hakim PN Semarang

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 07 Januari 2019 11:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 07 337 2000883 bupati-jepara-diperiksa-kpk-terkait-suap-hakim-pn-semarang-jrYRFdRHRK.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi. Sedianya, Politikus PPP tersebut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Lasito.

Ahmad Marzuqi dan Lasito sendiri merupakan tersangka kasus dugaan suap pemulusan putusan praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik yang sedang ditangani oleh PN Semarang.

"‎Ahmad Marzuqi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka L (Lasito)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/1/2019).

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kedua tersangka itu yakni, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Hakim PN Semarang, Lasito.

(Baca Juga: KPK Panggil Ketua PN Semarang Terkait Suap Bupati Jepara)

Ahmad Marzuki diduga menyuap Lasito sebesar Rp700 juta untuk memuluskan putusan praperadilan yang sedang berproses di PN Semarang. ‎Uang yang diberikan kepada Lasito diduga untuk mempengaruhi putusan praperadilan yang diajukan oleh Marzuqi.

Adapun, praperadilan tersebut yakni terkait penetapan Ahmad Marzuki sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuki, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini