Kerap Jadi Alat Promosi, Pemerintah Diminta Tutup Akun Berbau Prostitusi Online

Achmad Fardiansyah , Okezone · Minggu 06 Januari 2019 13:59 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 06 337 2000610 kerap-jadi-alat-promosi-pemerintah-diminta-tutup-akun-berbau-prostitusi-online-WFnwKwciYZ.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Terciduknya artis Vanessa Angel (VA) dan seorang model berinisial AS menambah panjang catatan buruk selebriti tanah air yang terjun dalam bisnis prostitusi online. Penangkapan terhadap kedua pesohor hiburan terkait kasus prostitusi online ini dinilai sudah sangat memprihatinkan.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati mengatakan, fenomena prostitusi online harus direspons serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

"Penangkapan dua pesohor perempuan di Surabaya harus dijadikan momentum bagi pemerintah dan aparat kepolisan untuk bersih-bersih praktik prostitusi online di ruang siber," ujar Reni kepada Okezone di Jakarta, Minggu (6/1/2019).

Reni yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, pemerintah dan aparat kepolisian harus melakukan aksi represif dengan menyetop di level hulu praktik prostitusi online yang cukup marak di tengah masyarakat.

"Akun media sosial yang telah nyata-nyata menjadi alat promosi prostitusi mestinya pemerintah bekerjasama dengan penyedia media sosial dapat menutup akun tersebut secara sepihak. Karena jelas-jelas melanggar UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," paparnya.

Vanessa Angel

Ia menilai praktik prostitusi online telah menyebar di berbagai kota di Indonesia dengan sindikasi yang dapat dilacak. Menurutnya, dengan menutup akun media sosial penyedia prostitusi online, setidaknya dapat meminimalisir praktik tersebut.

"Dari hulu harus kita bersihkan. Oleh karenanya media sosial harus bersih dari ajang promosi prostitusi online. Pemerintah dan aparat kepolisian memiliki instrumennya," kata dia.

Reni berujar, pemerintah nyatanya mampu menutup berbagai akun media sosial yang menyebarkan paham radikalisme. Seharusnya, hal serupa juga dapat dilakukan pemerintah terhadap praktik prostitusi online.

"Dampak prostitusi berbasis online tak jauh berbahaya dari paham radikalisme. Keutuhan sebuah keluarga terancam dikarenakan prostitusi. Anak-anak dan perempuan menjadi korban nyata akibat prostitusi," pungkasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini