nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Duga Suap Proyek SPAM Daerah Bencana Dilakukan secara Sistematis

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 31 Desember 2018 07:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 31 337 1997947 kpk-duga-suap-proyek-spam-daerah-bencana-dilakukan-secara-sistematis-75V18hFxR6.jpg Barang bukti OTT pejabat Kementerian PUPR. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus menjadi peringatan untuk melakukan perbaikan di dalam lembaga atau kementerian.

"Mestinya OTT kemarin jadi warning bagi PUPR secara institusional untuk melakukan perbaikan ke dalam," kata Febri saat dikonfirmasi Okezone, Minggu 30 Desember 2018.

Kasus korupsi itu sendiri terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) tahun anggaran 2017–2018. Ironinya kasus ini berkaitan dengan penyediaan air minum di daerah bencana tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

(Baca juga: KPK Buka Peluang Terapkan Hukuman Mati dalam Suap Proyek Air Minum Daerah Bencana)

Berdasarkan kasus itu, Febri menduga bahwa korupsi di Kementerian PUPR dilakukan secara sistematis. Sebab, pengaturan fee dalam kasus itu ditemukan tidak hanya satu proyek, melainkan banyak proyek lainnya.

"Kalau kita lihat kasus yang diproses terkait SPAM ini, kami menduga ini terjadi sistematis, karena ternyata pengaturan fee tidak saja terjadi di satu atau dua proyek, tapi sejumlah proyek," paparnya.

Ia juga meminta agar dana dari pemerintah tersebut tidak disalahgunakan. "Niat baik untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk infrastruktur jangan sampai disalahgunakan oleh pejabat-pejabat di kementerian," tegasnya.

Seperti diketahui KPK menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017–2018.

(Baca juga: Komisi III Persilakan Hukuman Mati untuk Koruptor Proyek Air Minum Daerah Bencana)

Delapan tersangka tersebut yakni ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat Kementerian PUPR. Mereka adalah Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini