nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam Tengahi Masalah Tanah di Mandalika

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 19 Desember 2018 23:40 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 19 337 1993643 satgas-saber-pungli-kemenko-polhukam-tengahi-masalah-tanah-di-mandalika-Km9LoVe1l0.jpg

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Kemenko Polhukam memfasilitasi penyelesaian permasalahan kasus tanah enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan wakil dari pemilik tanah.

Sekretaris Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Widiyanto Poesoeko mengatakan, peemasalahan kasus tanah di Mandalika akan segera rampung setelah adanya pertemuan antara kedua belah pihak. Permasalahan diselesaikan dengan sistem pembayaran ganti rugi.

"Setelah melakukan pertemuan, pihak ITDC dan wakil dari pemilik tanah sepakat untuk menyelesaikan kasus tanah enclave di KEK Mandalika. Penyelesaian ini untuk kepentingan masyarakat dan kelanjutan pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Widiyanto Poesoeko di Jakarta, Rabu (16/12/2018).

Adapun, penyelesaian kasus tanah di KEK Mandalika yang melibatkam 49 orang merujuk pada surat Gubernur Nomor 100/151/PEM/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB 120/320/PEM/2018 tanggal 29 Oktober 2018, tentang penyelesaian tanah masyarakat di KEK Mandalika.

Adapun, penyelesaian persoalan ini melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kanwil BPN NTB, Kejati NTB, Pemprof NTB, Polda NTB, Pemkab Lombok Tengah, Kantah Pemkab Lombok Tengah. Widi mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016, Satgas Saber Pungli berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli yang merugikan masyarakat.

"Satgas Saber Pungli berharap kasus ganti rugi tanah ini dapat segera diselesaikan agar masyarakat mendapatkan hak mereka yang selama ini belum mendapat penggantian dari perusahaan," katanya.

Sementara itu, Biro Hukum PT. ITDC Yudistira mengatakan, pihak perusahaan sebagai bagian dari pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan prudent, hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pihak ITDC akan tergantung kepada rekomendasi revisi HPL dari BPN yang diverifikasi oleh Kemenko Polhukam dan Kemenneg BUMN sebagai induk dari PT. ITDC” kata Yudistira.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTB, Wirajaya mengajak pihak ITDC untuk bersama-sama memverifikasi lahan-lahan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan direkomendasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, penyelesaian ganti rugi ini dinantikan oleh masyarakat yang lahannya masuk HPL PT ITDC.

"Masyarakat telah menunggu lama realisasi pembayaran lahan oleh PT. ITDC. Oleh karena itu mohon PT. ITDC segera memberikan penggantian atas tanah enclave yang masuk di dalam HPL KEK Mandalika," terangnya.

Kuasa hukum warga yang lahannya masuk di dalam HPL PT. ITDC, Iskandar mengatakan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh masyarakat telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, penyelesaian masalah ganti rugi tanah ini tidak perlu lagi diselesaikan melalui jalur pengadilan karena PT. ITDC tinggal melaksanakan keputusan pengadilan.

"Sudah terlalu lama masyarakat menanti penyelesaian hak mereka yang masih belum dibayar oleh perusahaan," ungkap Iskandar.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini