nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Usut Korupsi Dirut Perum Jasa Tirta II, KPK Periksa Sejumlah Saksi

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 19 Desember 2018 10:55 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 19 337 1993274 usut-korupsi-dirut-perum-jasa-tirta-ii-kpk-periksa-sejumlah-saksi-WEue5FM763.jpg Juru bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa beberapa orang saksi terkait kasus dugaan suap dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Dalam pemeriksaan ini, penyidik KPK memanggil dua dosen STAN Indonesia Mandiri, yaitu Leni Susanti dan Nur Hayati. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Djoko Saputro, yang merupakan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta (PJT) II.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tersangka DS,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu (19/12/2018).

Selain memanggil dua dosen STAN itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan kepada Novi Rukhviyanti selaku dosen, Ivan Aries Setiawan selaku dosen, Rennys Amalia selaku Administrative Secretary Talenta Aluminium, Sarjito Surya selaku dosen, Yoyo Sudaryo selaku ketua STAI INABA, serta Muhammad Syamsul Rizal selaku Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen.

Gedung KPK (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

KPK juga memanggil Esthi Pambangun selaku Kepala Divisi P3 PJT II, Bayu Indra Setia selaku dosen Unpas, dan Evan Jaelani selaku dosen.

“Mereka juga akan ‎diperiksa untuk tersangka Djoko Saputro,” kata Febri.

(Baca Juga : Geledah Kantor Perum Jasa Tirta ll, Penyidik KPK Sita Barbuk Penting)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro (DS) dan pihak swasta Andririni Yaktiningsasi (AY) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Atas perbuatan tersebut, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga : KPK Panggil Bos PT BMEC Terkait Korupsi Dirut PJT II)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini