nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

JK: Kasus E-KTP Tercecer Tak Akan Ganggu Pemilu 2019

Selasa 18 Desember 2018 23:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 18 337 1993031 jk-kasus-e-ktp-tercecer-tak-akan-ganggu-pemilu-2019-P83IMb8usb.jpg Wapres RI, HM Jusuf Kalla (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla (JK) menegskan bahwa kasus ditemukannya KTP elektronik yang tercecer di sejumlah daerah takkan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab menurut JK, jumlah tersebut tidak terlalu besar.

"(Kasus) e-KTP tidak menghalangi orang menggunakan hak pilihnya. Jadi itu kasus, iya katakanlah salah, tapi jumlahnya tidak sebesar apa yang (dikhawatirkan)," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, dikutip dari laman Antaranews, Selasa (18/12/2018).

JK menilai, kasus tercecernya e-KTP yang menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) invalid, tidak perlu dikhawatirkan akan berpotensi rusuh karena jumlahnya tidak begitu signifikan.

Yang perlu dikhawatirkan kata dia, apabila ada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih namun tidak difasilitasi dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara.

"Saya kira tidak (berpotensi rusuh-red). Potensi rusuh itu kalau orang tidak punya hak pilih. Sedangkan oleh KPU sudah diputuskan bahwa kalau pun tidak punya e-KTP identitas lain bisa dipakai," urainya.

Sementara itu, terkait usulan untuk menyediakan mesin pembaca e-KTP atau card reader di tempat pemungutan suara (TPS), JK menyebut hal itu tidak memungkinan dilakukan karena memerlukan biaya besar dari APBN.

KTP Elektronik

Selain itu, metode yang saat ini sudah diterapkan oleh penyelenggara pemilu dinilai sudah cukup aman untuk meminimalkan upaya penyelewengan pemilih.

"Karena ada 800 ribu lebih TPS tentu tidak mungkin semua atau sampel (dipasangi card reader-red). Kan ada undangan (memilih), ada e-KTP, ada tinta jari, itu kan semua pengaman bahwa yang memilih ini betul-betul punya hak," pungkasnya.

Peristiwa ditemukannya ribuan e-KTP antara lain terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur dan di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat. Kasus ini lantas menimbulkan kekhawatiran akan mengganggu jalannya pemungutan suara Pemilu 2019.

Terkait akan hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 470.13/11176/SJ agar jajaran Dukcapil di daerah memusnahkan e-KTP rusak atau invalid agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini